RRI.CO.ID, Pontianak - Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan kebijakan pro-pertumbuhan tahun ini karena secara fundamental stabilitas sistem keuangan masih sangat kuat. Meskipun lembaga pemeringkat internasional Moody's telah menurunkan proyeksi peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Demikian disampaikan Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Alexander Lubis, Sabtu 6 Februari 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat. "BI melihat pertumbuhan kredit masih di bawah fase optimal sehingga ada peluang untuk ditingkatkan," ujarnya.

Alex bahkan meyakini pertumbuhan kredit pada 2026 bisa mencapai 8 hingga 12 persen dibandingkan 9,6 persen tahun sebelumnya. "Kami tetap berpegang pada data, di mana semua variabel menunjukkan pertumbuhan kredit masih perlu didorong," ujarnya. 

Gubernur BI, Perry Warjiyo, sebelumnya menegaskan kinerja ekonomi domestik tetap solid di tengah tingginya ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025, misalnya, tercatat sebesar 5,39 persen dan inflasi 2025 terjaga pada level 2,92 persen.  

Stabilitas sistem keuangan juga terjaga dengan baik ditopang likuiditas memadai, tingginya permodalan perbankan, dan risiko kredit yang rendah. "Jadi, penyesuaian outlook oleh Moody's tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi Indonesia," ujarnya.

Untuk mencapai pertumbuhan kredit tersebut, BI menerapkan berbagai kebijakan yang bersifat propertumbuhan dan prostabilitas. Salah satunya adalah kebijakan intensif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk mendorong kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut Alex, pemberian KLM kepada bank dilakukan dalam bentuk pengurangan kewajiban giro wajib minimum (GWM) dengan rate berdasarkan insentif tertentu. "Tujuannya untuk mendorong akselerasi demi mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," ujarnya.

Alex berharap kebijakan KLM ini dapat bersinergi dengan program-program pemerintah untuk menguatkan dari sisi demand (permintaan) pembiayaan. Misalnya dengan meningkatkan daya beli masyarakat yang cenderung melemah, terutama di kalangan menengah ke bawah.

"Karena itu, berbagai upaya penyanggah seperti bansos dan pembukaan lapangan kerja perlu didorong," ujarnya. Sehingga hal ini nantinya akan meningkatkan daya beli di kalangan kelompok masyarakat tersebut yang mendukung pertumbuhan kredit konsumsi.