RRI.CO.ID, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk bergabung dengan proyek Nexus untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara.

Selain BI, empat bank sentral negara ASEAN  lainnya dan bank sentral India juga akan bergabung dengan proyek tersebut. Yakni Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank of Thailand (BOT) dan Reserve Bank of India (RBI).

"Keikutsertaan Indonesia dalam Nexus merupakan langkah strategis untuk menyediakan solusi pembayaran antarnegara. Sehingga sistem pembayaran lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam pernyataan tertulis BI, Senin, 3 Februari 2026.

Baca Juga:

​Rupiah Bergerak Menguat Efek Kesepakatan Tarif AS-India

​Peningkatan Indeks Manufaktur Jadi Sinyal Optimis Perekonomian Indonesia

Menurut Perry,  Indonesia merupakan salah satu koridor remitansi terbesar di dunia. Baik sebagai negara asal utama pekerja migran maupun sebagai penerima remitansi. 

"Selain itu, keterhubungan pembayaran antarnegara yang semakin terpadu dan tanpa hambatan akan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Utamanya dalam meningkatkan hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara di kawasan," ucap Perry.

Proyek Nexus, lanjutnya, merupakan insiatif dari Bank for International Settlements (BIS) yang diinisiasi pada  tahun 2021. Tujuannya,  untuk meningkatkan kelancaran pembayaran antar negara dengan menghubungkan berbagai sistem pembayaran instan domestik (Instant Payment Systems / IPS). 

Pada 2025, proyek Nexus memasuki fase implementasi yang ditandai dengan pendirian Nexus Global Payments (NGP) oleh beberapa bank sentral. BI yang sebelumnya berpartisipasi sebagai special observer, kini menyatakan komitmennya untuk berpartisipasi secara penuh sebagai anggota Nexus.

Untuk itu, BI akan mengembangkan sistem pembayaran instan, BI FAST agar  dapat terhubung dengan Nexus. Interkoneksi BI-FAST dengan Nexus diharapkan memperkuat efisiensi dan keterjangkauan transaksi lintas negara, serta memperkuat inklusi keuangan. 

"Inisiatif ini dilakukan untuk mendukung kepentingan nasional dengan menjaga kedaulatan. BI memastikan  akan memastikan proses kliring dan setelmen transaksi domestik tetap dilakukan di dalam negeri," ujar Gubernur BI menegaskan.

Perry juga mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.  Selain itu, untuk mewujudkan kerangka Regional Payment Connectivity yang dicanangkan ASEAN pada 2022. 

"Ke depan, BI akan terus memperluas jaringan pembayaran antarnegara. Penguatan dilakukan  kolaborasi dengan bank sentral dan otoritas terkait di berbagai yurisdiksi," kata Perry menutup penjelasannya.