RRI.CO.ID, Jakarta - Di tengah dinamika nasional akibat mundurnya sejumlah pejabat di sektor ekonomi, kondisi perekonomian Indonesia menjadi sorotan publik dan pelaku pasar. Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait stabilitas pengelolaan ekonomi nasional ke depan.

Menanggapi kondisi tersebut, Ekonom yang juga Guru Besar Ekonomi Politik Internasional UMY, Faris Al-Fadhat merespons mengenai prospek perekonomian Indonesia. Ia memproyeksikan, dalam satu tahun ke depan perekonomian Indonesia sebenarnya masih berpeluang tumbuh stabil meski di tengah gejolak ekonomi yang sedang terjadi.

Namun, menurutnya, capaian tersebut sangat bergantung pada konsistensi kebijakan serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas dalam negeri. Langkah pengelolaan yang tepat dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar.

“Persoalan ekonomi global (manapun) pasti berdampak ke semua negara. Yang mebedakan, apakah negara tersebut dapat menjaga stabilitas sehingga suasana investasi, perdagangan, produksi itu tetap bisa dilakukan dengan baik," kata Faris saat dihubungi rri.co.id, 1 Februari 2026.

Ia menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan membuat kebijakan untuk menghidupkan kembali ekonomi. "Saya kira dengan itu, apapun yang terjadi, para pelaku ekonomi di tingkat internasional akan percaya bahwa perekonomian Indonesia itu bisa dikelola dengan baik," ujarnya 

Ia menambahkan, ketika kondisi perekonomian kembali stabil, pemerintah juga harus menjamin kepastian regulasi. “Kemudian ketika perekonomian stabil, pemerintah juga harus menjamin bahwa regulasi-regulasi yang sudah disiapkan itu bisa ramah terhadap para investor,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan adanya tantangan yang tetap perlu diwaspadai seperti target pertumbuhan ekonomi di atas 5,1 persen yang akan sulit tercapai. Selama pertarungan global antarnegara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia diperkirakan masih berlanjut dan menimbulkan ketidakpastian.

“Kita tidak tahu apakah tarif itu akan tetap dinaikkan atau diturunkan. Dan ketidakpastian ini akan sangat berbahaya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan kondisi ekonomi Indonesia akan berada di level aman meski terjadi gejolak pasar dan perubahan jajaran pimpinan dalam dua hari terakhir. Namun, menurutnya, percepatan reformasi integrasi pasar sangat penting dilakukan saat ini.

Pemerintah melalui OJK, BEI, dan Danantara melalukan rapat koordinasi internal bersama untuk menindaklanjuti gejolak ekonomi yang sedang terjadi. Berdasarkan rapat, langkah yang memungkinkan yakni demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas free float 15%, hingga pengetatan aturan beneficial ownership.

"Dengan kenaikan free float, semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik, sehingga bursa menjadi transparan, likuid, dan berintegritas. Demutualisasi ini agar sejajar dengan bursa modern internasional," kata Airlangga, 31 Januari 2026.

Ia juga menegaskan pemerintah tidak mentolerir share pricing yang merupakan praktik spekulatif. Hal ini dinilai merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia.

"Penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat arus penanaman modal asing," ujarnya.