Pertamina Patra Niaga Soroti Kerentanan Subsidi B50 ke Industri

RRI.CO.ID, Jakarta - Pertamina Patra Niaga menyoroti kerentanan penyaluran bahan bakar nabati bersubsidi B50 yang berisiko disalahgunakan sektor industri. Disparitas harga antara kuota layanan transportasi umum dan tarif komersial memicu potensi penyelewengan komoditas energi tersebut.

Penerapan bahan bakar campuran sawit tersebut resmi bergulir secara meluas sejak hari Rabu, 1 Juli 2026. Pihak penyalur bahan bakar menegaskan pentingnya pengawasan terpadu agar peruntukan subsidi tetap tepat pada sasarannya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengingatkan potensi penyelewengan komoditas bahan bakar bersubsidi. Penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi ditujukan khusus untuk menopang sarana pelayanan umum serta mobilitas masyarakat.

"Nah, itu harus diawasi. Kalau enggak, berapa pun mau B70 kek, mau B80 kek, selama ini penyelewengan kemudian lari ke industri, itu akan menjadi menjadi masalah baru. Di masyarakatnya berkurang karena disedot industri, sementara kemudian yang diuntungkan adalah industri, kan gitu. Industri itu seharusnya sudah diatur, dia pakai yang tarifnya tarif industri, gitu," ujar Roberth saat menjelaskan kerentanan subsidi bahan bakar di Wisma Tugu, kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa, 22 September 2026.

Perusahaan industri seharusnya membeli pasokan energi komersial tanpa memanfaatkan anggaran bantuan yang disediakan oleh pemerintah. Langkah pengawasan membutuhkan keterlibatan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi serta aparat penegak hukum.

Penindakan terhadap kasus penimbunan solar ilegal dinilai sangat penting demi melindungi ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Sebagai salah satu konsumen terbesar, transportasi massal kereta api berkomitmen menjalankan operasional sesuai ketentuan regulator.

Vice President (VP) Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia (KAI) Anne Purba menjelaskan target transisi energi. Pencapaian target energi bersih nasional membutuhkan kolaborasi terarah antara produsen bahan bakar dan operator transportasi.

"Ini bukan target KAI aja ya, tapi ini saya sampaikan tadi ini ada target nasional sampai 2030 berapa persen, 2045 berapa persen, sampai nanti di 2060. Jadi saya pikir ini pekerjaannya baik itu secara regulator, baik itu secara produksi BBM-nya, dan juga kami di operasionalnya. Kan sekarang itu apa pun yang dilakukan oleh KAI, dampaknya itu pasti kita pikirkan masalah keselamatan dan juga pelayanan. Dan kenapa kita bikin carbon footprint supaya mereka tahu bahwa di dalam inovasi, sampai kepada B50 ini, gitu ya, itu juga memberi kontribusi mengurangi karbon dan bahkan banyak perusahaan dan secara personal itu jejak karbon itu sudah menjadi satu hal yang mereka butuhkan," kata Anne saat menerangkan sasaran energi bersih di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim Jakarta, Selasa, 15 September 2026.

Pengelolaan bahan bakar yang akuntabel mencegah potensi kebocoran alokasi biosolar bersubsidi menuju rantai pasok ilegal. KAI menjamin pemanfaatan energi nabati sepenuhnya terserap untuk melayani mobilitas masyarakat pada seluruh rute perjalanan.

Manajer Humas KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta Franoto Wibowo menegaskan komitmen keandalan operasional armada. Penggunaan bahan bakar campuran minyak sawit diterapkan tanpa menurunkan kualitas standar pelayanan angkutan penumpang umum.

"Tapi intinya begini lho, mau dari awal B berapa, B30 sampai B50, kita tetap keandalan itu tetap, ya. Terus keselamatan dari perjalanan kereta api juga menjadi hal yang utama, ya, yang utama diperhatikan oleh KAI Daop 1 Jakarta. Teknisnya ya tentu di mana, di dipo, ya. Di dipo lokomotif, di dipo kereta, ya. Itu secara rutin dan terjadwal itu ada pengiriman dari Pertamina, ya," ucap Franoto saat memaparkan keandalan armada di Stasiun Cikini, Jakarta, Rabu, 23 September 2026.

Untuk memastikan pasokan aman dari penyelewengan, distribusi bahan bakar dikirim secara langsung menuju tangki dipo. Pengiriman rutin menggunakan armada truk tangki Pertamina menutup peluang terjadinya rembesan bahan bakar di perjalanan.

Penerimaan bahan bakar di Dipo Cipinang dan Dipo Jakarta Kota tercatat secara terpadu setiap hari. Skema pengisian bahan bakar langsung ke sarana lokomotif menjamin kuota biosolar tidak keluar dari lingkungan operasional.

Pertamina Patra Niaga dan KAI terus menjaga disiplin tata kelola penyaluran energi di seluruh lini. Kewaspadaan bersama terhadap risiko penyelewengan menjadi kunci agar subsidi negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Pengawasan distribusi yang konsisten akan memastikan keberlanjutan program transisi energi berjalan secara adil dan terukur. Ketahanan pasokan biosolar untuk transportasi massal diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kemandirian energi nasional masa depan.