Lahan 2,2 Hektare KAI di Manggarai Dimanfaatkan Jadi Hunian Terpadu

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mengoptimalkan lahan Kereta Api Indonesia seluas 2,2 hektare di Manggarai menjadi kawasan hunian terpadu. Pembangunan rumah susun terjangkau tersebut diresmikan oleh pihak pemerintah pada Jumat, 21 Agustus 2026.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin mengonfirmasi pengalihan fungsi tanah perkeretaapian tersebut. Dirut KAI tersebut memastikan tidak ada kendala pembebasan lahan pihak ketiga selama proses konstruksi.

"Saat ini kita akan melakukan groundbreaking terhadap hunian yang terjangkau di kawasan Manggarai ini yang terdiri dari dua blok, yaitu Blok G dan Blok H, dan Blok F dengan luas total sekitar 2,2 hektare. Materi teknis meliputi luasan Blok G sekitar 7.000 meter persegi dan Blok F 1,5 hektare, dengan status HP/HPL serta kepemilikan tanah oleh PT Kereta Api Indonesia," ujar Bobby.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi keberhasilan integrasi dana sosial korporasi. Kerja sama strategis tersebut dinilai memberikan potensi keuntungan finansial bernilai triliunan rupiah bagi negara.

"Jadi aset negara di zaman Presiden Prabowo, bukan berkurang, bertambah. Ya. Bagaimana CSR itu menambahkan aset negara, bukan mengurangi aset negara," ujar Maruarar Sirait.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyoroti pentingnya tata kelola pemeliharaan gedung hunian. Ia mengusulkan pembentukan badan pengelola khusus serta paguyuban warga demi menjaga fasilitas hunian bersama.

"Karena kita sudah lama orang Indonesia, titik lemah bangsa Indonesia menurut saya, saya sudah berbisnis 40 tahun, saya sudah pimpin beberapa perusahaan industri, semen, petrokimia, dan lain-lain, bisnis migas sudah lama, titik lemah kita adalah perawatan, pemeliharaan. Kita bangun dengan bagus sekali. Dari dulu kita membangun bagus sekali, tapi kelemahan kita terus terang saja itu adalah maintenance," ujar Hashim.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Nixon L.P. Napitupulu menegaskan kesiapan dukungan sektor pembiayaan. Dukungan perbankan tersebut mencakup pembiayaan konstruksi fisik serta fasilitas kredit pemilikan rumah bagi masyarakat.

"Nilainya kita sudah ada kesepakatan, ya. Nilai dari kesepakatan, yang pasti kita udah hitung cost per meter-nya. Jadi kita support dua di sini," ujar Nixon.

Pejabat Teknis Kementerian PKP Sri menguraikan skema kemudahan cicilan kredit rumah hingga 40 tahun. Pemerintah turut memberikan subsidi biaya administrasi sebesar Rp4.000.000 serta membebaskan pajak pertambahan nilai.

Hashim merencanakan replikasi proyek hunian serupa pada aset stasiun luar Jakarta seperti kota Bandung. Maruarar juga mempersiapkan hibah 2.000 unit rumah susun swasta serta lahan 45 hektare Depok.