Pemerintah Bangun Delapan Gedung Rusunami Manggarai di Jakarta

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah membangun delapan gedung Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di kawasan Stasiun Manggarai Jakarta Selatan. Proyek hunian vertikal terintegrasi transportasi massal kereta api tersebut dirancang untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Proses peletakkan batu pertama proyek ditandai dengan membunyikan sirene pada Jumat, 21 Agustus 2026 di lokasi tersebut. Pembangunan proyek hunian bertingkat setinggi 24 lantai ini terbagi ke dalam dua blok utama.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin menyampaikan komitmen optimalisasi aset negara. Pihak pengembang menargetkan pengerjaan konstruksi fasilitas hunian terpadu ini selesai dalam jangka 18 bulan.

"Bagi KAI, groundbreaking hari ini bukan semata-mata dimulainya sebuah pekerjaan fisik. Momentum ini merupakan penegasan bahwa aset perkeretaapian yang strategis dapat dioptimalkan secara bertanggung jawab untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan tetap menempatkan keselamatan dan kelancaran layanan kereta api sebagai prioritas utama," kata Bobby Rasyidin.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam pembangunan hunian. Pemerintah pusat telah menyiapkan dana bantuan perbaikan permukiman padat agar lingkungan warga menjadi sehat.

"Di tempat ini, di Manggarai, Pak Bobby dan Pak Nixon (Dirut BTN-red) membangun dan membiayai perumahan ke atas. Nanti dari sini 5 menit, kita mulai di Jakarta 10.300 rumah yang dibedah. Rumah rakyat di Jakarta yang diperbaiki oleh pemerintahan Presiden Prabowo yang tidak layak huni jadi layak huni," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengingatkan pemenuhan keadilan sosial bagi rakyat. Setiap unit rumah susun bersubsidi ini hanya boleh dibeli oleh satu kepala keluarga miskin.

"Menurut Pak Prabowo Subianto, pemerintah ditantang untuk memenuhi Sila Kelima Pancasila, yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ini belum dirasakan banyak penduduk kita, warga kita karena belum punya rumah yang layak huni," kata Hashim Djojohadikusumo.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Nixon L.P. Napitupulu memaparkan mekanisme penyaringan pembeli. Lembaga perbankan akan memverifikasi data administrasi calon pembeli demi mencegah aksi para spekulan rumah.

"Yang pertama, ketentuannya adalah bahwa ini adalah rumah utama, ya. Jadi first home buyer, kita akan verifikasi dokumennya ya, termasuk kalau dia pegawai slip gaji, kemudian kita akan cek pernah memiliki rumah apa enggak. Jadi itu yang pertama kita cek, sehingga ini mengurangi spekulasi perdagangan rumah di program pemerintah," ucap Nixon.

Pembeli yang lolos verifikasi berhak memperoleh skema cicilan jangka panjang bersubsidi dari pihak perbankan. Pemerintah pusat juga membagikan sertifikat tanah gratis yang dapat digunakan masyarakat sebagai agunan usaha.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengawasi tata kelola anggaran proyek guna mencegah penyimpangan keuangan. Penataan kawasan padat kumuh diprioritaskan bagi warga lokal agar dapat menempati unit hunian baru.

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, Vera Revinasari, mendukung perizinan bangunan dan pasokan air. Sinergi seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi percontohan pembangunan wilayah perkotaan yang inklusif dan modern.