RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari menegaskan, kemandirian energi nasional merupakan keharusan strategis. Terutama, dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu.

Pernyataan tegas politikus PKB ini, merespons posisi Indonesia yang masih sangat rentan karena bergantung pada impor BBM. Mengingat, data kebutuhan energi nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari.

"Sementara, produksi (lifting) minyak domestik hanya berada di kisaran 605 ribu barel per hari. Selisih sekitar 1 juta barel yang dipenuhi melalui impor menjadi ancaman serius bagi stabilitas fiskal," kata Ratna dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Ratna mewanti-wanti, daya beli masyarakat akan meroket jika minyak dunia terus bergejolak. Konflik luar negeri, diungkapkannya, juga berdampak pada nilai tukar rupiah dan APBN.

"Ini menunjukkan betapa rentannya posisi kita jika belum mandiri secara energi. Kondisi krisis ini harus menjadi momentum emas untuk melompat lebih tinggi menuju kedaulatan energi,” ucap Ratna.

Dalam memperkuat fondasi energi nasional, ia mendorong, pemerintah untuk segera melakukan penguatan cadangan energi strategis nasional. Karena, selama ini Indonesia hanya memiliki cadangan operasional milik Pertamina tanpa adanya buffer energi milik negara yang kuat.

“Kita harus mendorong paradigma desentralisasi energi, jika desa mandiri energi melalui sumber daya lokal, maka Indonesia berdaulat. Transisi energi bukan sekadar berpindah dari fosil ke listrik, tetapi proses distribusi kedaulatan energi kepada rakyat,” ujar Ratna.

Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengungkapkan, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi darurat. Langkah mitigasi darurat tersebut, guna menjamin pasokan energi nasional di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.

Laode menjelaskan, ketegangan militer di Selat Hormuz telah menghambat jalur ekspor vital ke Asia. Pemerintah kini fokus mencari sumber impor alternatif yang tidak melewati jalur konflik tersebut.

“Pemerintah melakukan penguatan kerja sama bilateral, seperti hasil kunjungan ke Jepang yang memberikan kita alokasi LPG tambahan. Kami juga melakukan pengadaan dari sumber-sumber impor selain yang melewati Selat Hormuz untuk menghindari risiko gangguan distribusi,” ujar Laode dalam diskusi publik di Gedung DPR RI, Selasa, 14 April 2026.