RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim mendorong, pemerintah, regulator, dan maskapai berembuk mencari solusi jangka panjang. Yakni, mencari solusi jangka panjang untuk menghadapi gejolak harga avtur di pasar global.

Solusi jangka panjang tersebut, politikus PKB ini mengharapkan, tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan industri. Tetapi juga, melindungi kepentingan masyarakat luas, terutama dalam menjaga harga tiket pesawat terbang.

“Industri harus sehat. Tapi rakyat juga harus tetap bisa terbang tanpa merasa diperas keadaan,” kata Rivqy dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Tidak lupa, Rivqy mengingatkan, pemerintah harus konsisten dan adil dalam mengatur harga tiket. Jadi, tidak hanya saat kondisi naik, tetapi juga ketika situasi ekonomi membaik.

“Kita tidak boleh hanya gaduh saat harga naik, tapi diam ketika harga seharusnya turun. Kalau nanti harga avtur kembali normal, pemerintah harus tegas memastikan harga tiket ikut disesuaikan dengan kondisi keekonomian global,” ucap Rivqy.

Kemudian, Rivqy menuturkan, masyarakat berhak mendapatkan manfaat ketika biaya operasional maskapai menurun. Semua itu, demi menjaga kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan pemerintah.

“Jangan sampai ada kesan, kalau naik cepat sekali disesuaikan, tapi kalau turun malah sunyi. Seolah tidak ada kewajiban untuk menurunkan harga, ini soal keadilan dan kepercayaan publik,” ujar Rivqy.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan harga tiket pesawat domestik akan mengalami kenaikan. Besaran kenaikan diperkirakan berada di kisaran 9 hingga 13 persen.

Airlangga menyebut, kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya harga avtur. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada biaya operasional maskapai.

"Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13 persen," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menahan lonjakan harga tiket. Salah satunya melalui kebijakan PPN ditanggung pemerintah sebesar 11 persen.

Kebijakan ini berlaku untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. "Nah perbulannya jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan maka ini Rp2,6 triliun agar harga tiket naiknya maksimum di 9-13," ujarnya.