RRI.CO.ID, Jakarta - Tanah negara yang akan dimanfaatkan untuk perumahan rakyat dilarang memakai patokan harga pasar. Langkah ini diambil guna menjamin akses keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam pemenuhan kebutuhan rumah tinggal.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dalam kegiatan di Kawasan Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta. Agenda "Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah" berlangsung pada hari Senin, 16 Maret 2026.

"Dan Pak (Presiden-red) Prabowo sudah katakan berapa kali di depan saya dan di tempat lain bahwa tanah milik BUMN itu adalah tanah milik rakyat Indonesia, sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Tidak boleh, itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat perumahan," kata Hashim Djojohadikusumo tegas.

Hashim menjelaskan biaya tanah proyek harus disubsidi penuh agar unit apartemen menjadi benar-benar terjangkau masyarakat. Aset milik instansi pemerintah merupakan aset penting rakyat yang wajib dikelola dengan semangat integritas serta pelayanan.

"Maka Satgas perumahan dibentuk dua tahun lalu agar supaya mempercepat proses ini untuk memenuhi Sila Kelima kita. Agar supaya Pancasila bukan hanya slogan-slogan kosong saja, bahwa kita segera kita wujudkan," ujar Hashim menambahkan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono turut mengawal visi penyediaan perumahan inklusif tersebut. Transformasi sektor ini diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi bagi warga miskin kota melalui efisiensi angkutan umum.

"Kita ingin pembangunan kita sesuai dengan visi Bapak Presiden Prabowo Subianto tumbuh tinggi, tapi juga berpihak pada rakyat kecil, dan juga memperhatikan bumi dan lingkungan hidup kita. Ini masa depan kita semua, mari kita kawal bersama-sama, semoga sukses," ucap Agus Harimurti Yudhoyono.

Pemerintah terus memperluas kawasan hunian vertikal yang memiliki konektivitas kuat dengan layanan moda transportasi publik modern. Pola pembangunan ini diyakini mampu menurunkan kepadatan penduduk serta menciptakan wajah lingkungan kota yang lebih asri.

"Juga ini adalah menjadi jalan pembangunan nasional kita yang tumbuh dengan tinggi tapi juga berkelanjutan, karena kita harus memperhatikan lingkungan hidup kita, tapi juga berkeadilan. Sustainable economic growth with equity," kata Agus Harimurti Yudhoyono.

Delapan menara hunian di Jakarta akan menyediakan total 2.200 unit apartemen baru untuk masyarakat. Seluruh hunian strategis itu nantinya akan terhubung langsung dengan layanan kereta listrik dan moda bus kota.

Konstruksi proyek serupa kini sudah berjalan di wilayah Bandung dan Surabaya melalui skema kerja sama operasional. Inisiatif tersebut merupakan tonggak penting bagi ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).