RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung penuh program Gentengisasi Nasional sebagai bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menghadirkan rumah rakyat yang lebih layak, sejuk, dan berkualitas.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan Gentengisasi bukan sekadar kegiatan sosial. Ia menyebut program ini fokus pada kualitas dan keberlanjutan, sekaligus mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas.

“Program ini bukan charity, ini program kualitas dan keberlanjutan. UMKM harus naik kelas, industrinya kuat, dan rumah rakyat tidak panas,” ujar Menteri Ara dalam keterangan pers, Sabtu, 28 Februari 2026.

Ia juga menyatakan pemerintah ingin multiplier effect program tersebut benar-benar terasa. Sehingga masyarakat diuntungkan dan industri terus tumbuh.

Sebelumnya Menteri PKP mengadakan rapat Gentengisasi bersama Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, juga dihadiri Pemerintah Kabupaten Majalengka, serta para pengusaha genteng sentra Jatiwangi.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati harga genteng Rp4.300 per unit untuk wilayah Jawa Barat. Salah satu pengembang berkomitmen melakukan transaksi awal senilai Rp12,6 miliar dari satu pelaku usaha, dan direalisasikan pada awal April.

Menteri Ara juga menekankan kualitas dan kapasitas produksi genteng menjadi tantangan utama dalam program ini. Ia mengingatkan genteng harus tahan panas dan hujan, memiliki ketahanan minimal 15 tahun, dan estetika modern.

Untuk menjamin mutu Pemerintah Daerah (Pemda) akan memfasilitasi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan proses sertifikasi SNI meliputi permohonan, verifikasi, dan audit.

“Tahapan SNI meliputi proses permohonan, verifikasi, hingga audit, dengan pendampingan dari pemerintah provinsi. Agar pengusaha genteng dapat memenuhi standar secara menyeluruh,” ucap Sekda Herman.

Sementara itu, untuk pembiayaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) siap mendukung program melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Dirut BRI menegaskan peran BRI sebagai penghubung pengrajin genteng dan pengembang agar industri daerah berkelanjutan.

“Buyer sudah jelas, demand sudah ada, yang penting kualitas dijaga dan produksinya cukup. BRI siap berada di tengah untuk memperkuat pembiayaan UMKM dan sektor perumahan,” kata Hery Gunardi.

Selain itu, Gentengisasi juga terkait kebutuhan rumah subsidi dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat. Program ini menargetkan pasokan genteng besar agar pembangunan rumah rakyat tidak terganggu.

Saat ini kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, dan pengrajin terus diperkuat dalam mendukung pelaksanaan program gentengisasi. Kabupaten Majalengka diproyeksikan menjadi salah satu sentra utama penyedia genteng nasional.

“Kita mulai dari Jawa Barat, kalau ini berhasil, kita lanjut ke daerah lain seperti Jawa Tengah. Kuncinya kualitas, konsistensi produksi, dan komitmen bersama,” ujar Menteri Ara.