RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati meminta, agar insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun benar-benar tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya akurasi data dan kualitas distribusi agar bantuan efektif dirasakan masyarakat.

Pemerintah diketahui mengucurkan insentif dalam bentuk bantuan pangan, transportasi mudik, serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah menjaga daya beli di tengah meningkatnya kebutuhan selama Ramadan.

“etiap tahun perputaran uang meningkat, konsumsi naik, dan daerah-daerah ikut bergerak. Jadi wajar kalau pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi,” ujar Anis dalam keterangan tertulis, Senin , 23 Februari 2026.

Ia menilai, stimulus tersebut berpotensi mendorong konsumsi dan perputaran ekonomi daerah dalam jangka pendek. Namun, ia mengingatkan, agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai program musiman tanpa evaluasi menyeluruh.

“Kami mendukung langkah yang meringankan beban rakyat. Tapi kami juga akan memastikan pelaksanaannya benar-benar efektif dan tidak sekadar menjadi kebijakan musiman tanpa evaluasi,” ucap Anis..

Terkait ketepatan sasaran, Anis menyoroti, persoalan klasik bantuan sosial yang kerap muncul pada tahap implementasi. Ia menegaskan, bahwa kualitas eksekusi menjadi kunci keberhasilan program.

“Jangan sampai yang seharusnya menerima malah terlewat, dan yang tidak berhak justru mendapat bantuan. Kuncinya bukan di niat baik, tapi di kualitas eksekusi,” ujarnya.

Dari sisi daya beli, ia mengakui, stimulus dapat membantu masyarakat ketika beban belanja pangan berkurang. Meski demikian, ia menegaskan, dampaknya bersifat sementara jika tidak dibarengi penguatan ekonomi riil.

“Untuk jangka pendek, sangat mungkin meningkatkan daya beli, tapi dampak sifatnya sementara. Daya beli yang kuat tetap harus ditopang oleh lapangan kerja dan pendapatan yang stabil,” ucap Anis..

Menanggapi target pertumbuhan ekonomi 6 persen, Anis memandang, kebijakan Ramadan–Lebaran lebih sebagai penopang, bukan penentu utama. Menurutnya, pertumbuhan yang berkelanjutan tetap membutuhkan investasi, ekspor, dan kepastian usaha.

Ia juga mengingatkan, agar bantuan pangan tidak menimbulkan distorsi harga di tingkat produsen. “Jangan sampai kebijakan ini memukul petani dan pedagang kecil, harga di tingkat produsen juga harus tetap sehat,” ucap Anis..

Terkait kebijakan WFA, Anis menilai, langkah tersebut bisa membantu mengurai kepadatan arus mudik dan memperpanjang perputaran ekonomi di daerah. Namun, ia menekankan, fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi produktivitas dan kualitas pelayanan publik.

“Yang penting produktivitas ASN dan pelayanan publik tetap terjaga. Jangan sampai fleksibel, tapi pelayanan jadi lambat,” ujarnya.

Pemerintah memastikan akan menambah dan memperluas paket insentif ekonomi selama Ramadan hingga libur Lebaran 2026. Nilai kebijakan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp13 triliun.

Langkah ini ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang hari besar keagamaan. Selain itu, pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, stimulus difokuskan pada program yang telah berjalan sebelumnya. Pemerintah akan mengoptimalkan skema yang dinilai efektif menopang konsumsi masyarakat.

Program tersebut meliputi penebalan bantuan sosial, subsidi minyak goreng, serta diskon tarif transportasi di berbagai moda. Kebijakan ini dirancang agar dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

“Tarif-tarif diskon tetap ada, kemudian bansos seperti sebelumnya, namun jumlahnya lebih banyak dan nilainya lebih besar. Nanti akan kami umumkan secara resmi, angkanya di kisaran Rp13 triliun,” ujar Airlangga dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026, lalu.