Rosan Bahas Rencana Tindaklanjut Pembelian 50 Pesawat Boeing

RRI.CO.ID, Washington, D.C - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani akan menindaklanjuti rencana pengadaan 50 unit pesawat terbang Boeing. Rencana ini merupakan bagian dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump.

Menurutnya, pemerintah menargetkan penguatan armada maskapai nasional untuk meningkatkan konektivitas udara serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Perjanjian internasional ini menjadi basis utama bagi kementerian terkait dalam menindaklanjuti berbagai agenda investasi strategis.

"Pada kesempatan ini dari kesepakatan antara Agreement Reciprocal Trade ini ada beberapa kegiatan yang memang menyangkut di Kementerian Investasi maupun Danantara. Karena ada beberapa kesepakatan di antaranya adalah pembelian, rencana pembelian 50 pesawat oleh Boeing," ujar Rosan dalam Konferensi Pers, di Washington D.C, Amerika Serikat, Jumat, 20 Februari 2026.

Menurutnya, pembicaraan mendalam dengan pihak Boeing masih terus dilakukan saat ini. Untuk itu, ia belum dapat merinci total nilai transaksi serta jadwal pengiriman unit karena proses negosiasi masih berlangsung.

"Nantinya kita akan membicarakan hal tersebut dengan Boeing. Sebelumnya, sudah ada pembicaraan awal dengan pihak tersebut," kata Rosan.

BPI Danantara, lanjut dia, juga memikul tanggung jawab besar dalam melaksanakan komitmen pembelian minyak mentah dari negara Paman Sam ini. Nilai transaksi komoditas energi tersebut diproyeksikan menyentuh angka 15 miliar dolar Amerika Serikat untuk setiap tahunnya.

"Hal tersebut mungkin berkaitan dengan dua hal. Implementasinya berada dalam ruang lingkup Danantara," ucap Rosan.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pembebasan tarif masuk bagi 1.819 produk unggulan Indonesia ke Amerika Serikat (AS). Kerja sama ini tertuang dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Washington D.C., AS, Kamis, 19 Februari 2026.

“Dalam ART ini terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia. Baik pertanian maupun industri," kata Airlangga.

"Adapun produk tersebut meliputi minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, serta komponen elektronik termasuk semikonduktor. Kemudian juga komponen pesawat terbang dengan tarif 0 persen,” ujarnya.

Pemerintah Amerika Serikat memberikan fasilitas khusus bagi komoditas tekstil serta pakaian jadi asal Indonesia melalui sistem kuota tarif. Kebijakan perdagangan tersebut diproyeksikan memberikan dampak ekonomi besar bagi jutaan tenaga kerja di dalam negeri.

“Hal ini memberikan manfaat bagi empat juta pekerja di sektor tersebut. Jika dihitung bersama keluarganya, dampaknya dapat dirasakan sekitar 20 juta masyarakat Indonesia,” kata Airlangga.

Indonesia memberikan timbal balik berupa fasilitas bea masuk nol persen bagi komoditas pertanian utama asal Amerika Serikat. Produk gandum dan kedelai menjadi fokus utama dalam kesepakatan impor guna menjaga stabilitas harga pangan domestik.

“Sehingga masyarakat Indonesia membayar tarif 0 persen untuk barang yang diproduksi dari soybean maupun wheat. Produk tersebut antara lain berupa noodle, tahu, dan tempe,” ucap Airlangga.

Kedua belah pihak juga sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk pada seluruh transaksi ekonomi elektronik secara internasional. Kebijakan ini selaras dengan posisi Indonesia dalam forum organisasi perdagangan dunia yang mendukung perkembangan ekonomi digital lintas negara.

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga keamanan transfer data lintas batas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perlindungan data yang berlaku. Indonesia memastikan standar perlindungan konsumen Amerika Serikat telah setara dengan kedaulatan aturan yang dimiliki oleh pihak domestik.

“Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Indonesia turut memberikan kepastian regulasi terutama di sektor ICT, kesehatan, dan farmasi,” ujar Airlangga.

Manajemen perdagangan strategis akan diterapkan guna memastikan setiap aktivitas bisnis berjalan aman tanpa adanya potensi penyalahgunaan fungsi. Indonesia juga mempermudah proses perizinan impor serta standarisasi bagi barang industri maupun produk pertanian asal negeri paman sam.

Perjanjian internasional ini mulai berlaku efektif 90 hari setelah seluruh proses administrasi hukum kedua negara selesai. Pemerintah segera melakukan konsultasi intensif dengan jajaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai rincian implementasi kesepakatan dagang yang progresif.

Pembentukan Council Board akan dilakukan untuk membahas peluang penyesuaian tarif yang lebih rendah pada masa mendatang. Kedua negara memiliki hak untuk mengubah butir-butir perjanjian melalui kesepakatan tertulis secara bersama-sama sesuai perkembangan pasar global.