RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Nasih Khan buka suara, terkait sejumlah BUMN mengalami penurunan kinerja atau pendapatan signifikan. Menurutnya, pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan operasional masing-masing perusahaan. 

"Penurunan kinerja tersebut, tidak bisa dilihat secara tunggal, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti kondisi ekonomi global, kebijakan sektor terkait, serta persoalan tata kelola internal perusahaan," kata politikus PKB ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 9 Februari 2026. 

Ia mengungkapkan, data dan angka kerugian BUMN harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Tepatnya, setelah proses audit dan verifikasi selesai dilakukan pemerintah dan stakeholder terkait. 

"Transparansi ini penting. Agar masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh dan objektif,” ucap Nasim. 

Ke depannya, ia mendorong, pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan hukum. Tetapi juga, pemerintah perlu melakukan transformasi dan restrukturisasi BUMN secara menyeluruh. 

“Transformasi BUMN harus diarahkan agar perusahaan-perusahaan negara menjadi lebih profesional, berdaya saing, sehat secara finansial. Serta, benar-benar berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik, inilah esensi dari bersih-bersih BUMN yang sesungguhnya,” ujar Nasim. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan, jajaran pimpinan BUMN agar siap mengabdi kepada negara dan rakyat. Ia menegaskan, direksi yang tidak sanggup bekerja jujur, bersih, dan bertanggung jawab diminta untuk mengundurkan diri.

Presiden mengaku gerah dengan praktik direksi BUMN yang tetap meminta tantiem (bonus/red) meski perusahaan mencatatkan kerugian. Ia menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab dan etika kepemimpinan.

Menurut Presiden, memimpin BUMN berarti mengabdi kepada negara dan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Karena itu, ia mempersilakan direksi yang tidak sanggup menjalankan amanah untuk mundur dari jabatannya. 

“(BUMN) sudah rugi, minta tantiem lagi, tidak tahu malu. Kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, banyak yang siap menggantikan,” ujar Presiden saat meresmikan proyek kilang terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti masih lemahnya tata kelola dan integritas di sejumlah BUMN. Menurut Presiden, salah satu pangkal persoalan utama adalah kualitas kepemimpinan yang belum optimal.

Presiden menilai masih terdapat direksi BUMN yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya sehingga berdampak langsung pada kinerja perusahaan. Presiden juga menyinggung kerugian yang harus ditanggung sejumlah BUMN akibat lemahnya kepemimpinan. 

“Terlalu banyak pengalaman kita. Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya tugaskan Kepala Danantara dan beberapa menteri untuk membersihkan semua BUMN,” ujar Presiden.