GAGASAN Presiden Prabowo Subianto tentang “gentengisasi”, atau penggantian atap seng dengan genteng, memunculkan diskusi luas di tengah masyarakat. Di satu sisi, ide ini dipandang sebagai upaya penataan bangunan dan lingkungan kota, namun di sisi lain, muncul pertanyaan, sejauh mana program ini realistis dan merata untuk seluruh daerah di Indonesia?

Presiden memandang penggunaan atap seng sebagai salah satu indikasi rumah tangga kurang mampu. Karena itu, gentengisasi didorong sebagai bagian dari penataan kawasan permukiman, agar lebih tertata, aman, dan layak huni. Penggunaan genteng dinilai mampu mengurangi panas, meningkatkan kenyamanan, serta memperbaiki wajah kota secara keseluruhan. Bahkan ke depan, gagasan ini diharapkan berkembang menjadi gerakan nasional.

Namun data di lapangan, menunjukkan tantangan yang tidak kecil. Di luar Pulau Jawa, banyak rumah menggunakan atap seng bukan karena pilihan, melainkan keterbatasan, karena belum meratanya produksi genteng, mahalnya distribusi, hingga kondisi geografis yang menyulitkan distribusi. Di wilayah timur Indonesia, sebagian masyarakat bahkan masih menggunakan atap rumbia, yang telah menjadi bagian dari budaya sekaligus solusi lokal.

Selain itu, perlu kejelasan kriteria rumah yang berhak mendapatkan program gentengisasi. Apakah berbasis tingkat kemiskinan, kondisi bangunan, atau kawasan prioritas penataan? Tanpa kriteria yang jelas, program ini rawan menimbulkan kecemburuan sosial.

Tantangan berikutnya ada pada kepala daerah, yang harus mampu mengakomodasi kebijakan ini mulai dari kesiapan anggaran, ketersediaan material lokal, hingga sinkronisasi dengan budaya dan kondisi lingkungan setempat. 

Gentengisasi adalah isu rakyat, sehingga pemerintah pusat perlu menetapkan standar dan tujuan, sementara daerah diberi ruang menyesuaikan bentuk atap yang layak, aman, dan sesuai lokalitas. Produksi material lokal harus didorong, dan pemerataan manfaat menjadi prinsip utama.

Penulis: Syariful Alam