GEJOLAK pasar modal domestik, belakangan ini menjadi perhatian serius. Pergerakan indeks yang tidak sehat, fluktuasi tajam harga saham, hingga meningkatnya kekhawatiran investor,  menimbulkan pertanyaan besar tentang stabilitas dan kredibilitas pasar modal nasional, karena terjadi di tengah tekanan global, dan dinamika domestik yang kompleks.

Namun menanggapi situasi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional, tetap berada pada posisi yang kokoh. Pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, serta kinerja sektor riil, dinilai masih terjaga. Artinya, gejolak pasar modal saat ini, lebih dipengaruhi oleh faktor struktural dan perilaku pasar, bukan karena lemahnya fondasi ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto kemudian memberikan empat arahan penting, sebagai respons strategis. Arahan pertama, menitikberatkan pada percepatan reformasi integritas pasar melalui pembenahan struktural. Di antaranya adalah de-mutualisasi bursa, serta peningkatan minimum free float saham menjadi 15 persen, sejalan dengan standar global. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan transparansi, likuiditas, dan kualitas tata kelola pasar.

Arahan kedua mendorong penguatan transparansi kepemilikan saham, agar potensi konflik kepentingan dan praktik tidak sehat dapat ditekan, sekaligus menyelaraskan pasar modal Indonesia dengan praktik bursa modern internasional.

Arahan ketiga berkaitan dengan penegakan hukum. Presiden menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik spekulatif dan manipulasi harga saham, yang merugikan investor serta merusak kepercayaan publik. Penegakan hukum menjadi sinyal kuat, bahwa pasar modal bukan ruang bebas bagi permainan segelintir pihak.

Arahan keempat menekankan pentingnya menjaga stabilitas, dan keberlanjutan operasional pasar modal. Kementerian Keuangan, OJK, dan BEI diminta memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan, maupun gangguan fungsi pengawasan di tengah masa transisi.

Harapannya, beberapa sikap itu dapat dilakukan dengan konsisten, karena pasar modal yang sehat bukan hanya soal indeks, tetapi mengenai kepercayaan jangka panjang, terhadap sistem ekonomi nasional.