KBRN, Bogor : Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) bersama Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Jumat (23/8/2024).
Fokus kunjungan itu, meninjau tingkat kemajuan ekonomi dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berada di Desa Tugu Selatan, Cisarua Bogor.
Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengatakan sekecil apapun anggaran negara yang di terima desa wajib dipertanggung jawabkan dan dievaluasi.
" Pemkab Bogor itu harus mengontrol dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana dalam bentuk tetulia sesuai fakta di lapangan." Tegas Robert Rouw, Jumat (23/8/2024).
Robert menegaskan persoalan tata kelola anggaran yang di gelontorkan tidak cuma menjadi atensi Kemendesa PDTT termasuk Pemkab Bogor, Kapolres dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.
" Evaluasi dan kontrol penggunaan dana desa dan penyertaan modal Bumdes itu di awasi ketat," tambahnya.
Sementara itu Kepala Desa Tugu Selatan Eko Windiana mengungkap jika penggunaan Dana Desa untuk Bumdes di desanya sempat bermasalah.
Hal itu terjadi lantaran Kepala Desa Sebelumnya Afif Lukman tidak membuat evaluasi yang detil bersama Direktur Bumdes saat itu.
" jadi kepala desa sebelumnya menyisakan hutang tahun 2018, untuk unit usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP), kredit macet hingga Rp.38 juta dan kami kades yang baru ketempuhan," Ucap Kades Tugu Selatan Eko Windiana.
Kondisi tersebut menjadi beban masa lalu bagi pemerintahan desa saat ini. Dan konsekwensinya harus mengganti puluhan juta dari kas desa jika tidak Desa Tugu Selatan tidak mendapatkan lagi suntikan dana Bumdes.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....