Perkuat Sinergi, Kodim Klaten Koordinasi Pembangunan Koperasi Desa

KBRN, Klaten: Komandan Kodim 0723/Klaten, Letkol Inf Slamet Hardianto, memperkuat koordinasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di wilayah Kabupaten Klaten. Pertemuan strategis ini digelar bersama konsultan pembangunan dan jajaran Danramil di Klaten Utara, Jumat (9/1/2026).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan sinkronisasi peran seluruh unsur agar pembangunan berjalan sesuai target waktu dan ketentuan teknis. Program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemandirian ekonomi desa yang modern berbasis gotong royong.

Komandan Kodim 0723/Klaten, Letkol Inf Slamet Hardianto, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 277 titik pembangunan KDKMP di Klaten. Dari jumlah tersebut, sebanyak 227 titik sudah memasuki tahap pengerjaan di lapangan.

“Pelaksanaan pembangunan kami bagi ke dalam empat kelompok berdasarkan tahapan turunnya dana. Hal ini untuk mempermudah pengendalian dan monitoring progres di lapangan,” ujarnya.

Dandim menegaskan seluruh spesifikasi teknis pembangunan menggunakan standar yang diturunkan dari PT Agrinas melalui Mabes TNI. Waktu pengerjaan setiap titik ditetapkan selama 90 hari atau kurang lebih tiga bulan dengan material berstandar SNI.

“Saya menekankan agar pembangunan sesuai spek yang ditentukan. Penggunaan material harus memenuhi standar SNI agar kualitas bangunan terjamin dan bermanfaat jangka panjang,” katanya.

Manajer Pemasaran Bank BRI, Suwarna, menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh terhadap program strategis ini. Menurutnya, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi dari desa.

“Kami berterima kasih diberi kesempatan mendampingi program luar biasa ini. Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan membentuk kemandirian ekonomi desa yang modern,” ucapnya.

Melalui sinergi lintas sektor ini, pembangunan KDKMP diharapkan mampu memperkuat soliditas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program ini sekaligus menjadi bukti kehadiran negara dalam menghadirkan layanan ekonomi yang inklusif di pelosok desa.