KBRN, Pontianak: Menjelang penutup 2025, kondisi ekonomi Kalimantan Barat menunjukkan stabilitas yang relatif terjaga. Namun di balik angka-angka optimistis itu, terdapat sejumlah isu strategis yang patut dicermati, terutama tingginya ketimpangan pendapatan di antara provinsi se-Kalimantan serta ketergantungan ekonomi pada komoditas utama, khususnya sawit. Kedua persoalan ini menjadi titik perhatian ketika Kementerian Keuangan Kalimantan Barat memaparkan data terbaru dalam Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi November 2025, Kamis (4/12/2025).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2025 mencapai 70,90%, dengan dominasi partisipasi laki-laki sebesar 85,32%. Namun Gini Rasio Kalimantan Barat berada di 0,316 lebih rendah dari angka nasional, tetapi justru tertinggi di regional Kalimantan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan distribusi pendapatan masih menjadi tantangan besar, meski garis kemiskinan tercatat Rp622.882 per kapita dan tingkat kemiskinan berada di angka 6,16%, di bawah rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai 72,09 menempatkan Kalbar dalam kategori tinggi, meski belum menyamai capaian nasional maupun provinsi tetangga di Kalimantan.

Struktur ekonomi Kalbar masih bergantung pada tiga sektor utama: pertanian dengan kontribusi 21,50%, industri 16,02%, serta perdagangan 13,89%. Ketiganya membentuk fondasi Produk Domestik Regional Bruto yang mencapai Rp82.695,18 miliar atas dasar harga berlaku dan Rp42.996,98 miliar atas dasar harga konstan. Di tengah ketergantungan pada sektor tradisional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalbar tercatat stabil di angka 4,70%, diikuti inflasi yang terjaga pada 2,07% (year-on-year) hingga Oktober 2025. Kesejahteraan petani turut terefleksi melalui Nilai Tukar Petani yang menempati posisi keempat tertinggi nasional.

“Kinerja APBN sampai dengan 31 Oktober 2025 menunjukkan peran fiskal yang semakin kuat dalam menopang perekonomian daerah, serta mendukung kualitas layanan publik bagi masyarakat,” ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono.

Pada sisi fiskal, pendapatan negara hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp9.809,87 miliar atau 79,01% dari target. Penerimaan perpajakan per sektor mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian–Kehutanan–Perikanan, serta Industri Pengolahan—semuanya terkait komoditas sawit. Meski demikian, PPh dan PBB mengalami kontraksi masing-masing 24,61% dan 67,41%, sementara PPN tumbuh positif 7,72%, menandakan konsumsi dan aktivitas perdagangan tetap kuat. Penerimaan bea dan cukai tumbuh 96,87% didorong ekspor CPO dan produk turunannya. Pemerintah juga terus mengamati potensi ekspor daun kratom sebagai sumber penerimaan baru. PNBP tumbuh 6,19% menjadi Rp1.101,90 miliar.

Belanja negara di Kalimantan Barat terealisasi Rp23.965,09 miliar atau 77,22% dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp6.827,23 miliar terdiri dari belanja pegawai Rp3.795,38 miliar, belanja barang Rp2.448,40 miliar, serta belanja modal Rp567,84 miliar yang difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur. Belanja bansos yang tersalur mencapai Rp15,61 miliar, terutama untuk bantuan pendidikan. Pemerintah menyebut belanja pusat terus diarahkan pada penguatan layanan publik secara efektif dan efisien.

Penyaluran Transfer ke Daerah juga menunjukkan akselerasi signifikan. Realisasi TKD hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp17.137,86 miliar atau 82,18% dari alokasi, dengan komponen meliputi Dana Alokasi Umum Rp11.313,43 miliar, Dana Desa Rp1.462,23 miliar, Dana Bagi Hasil Rp972 miliar, DAK Non Fisik Rp2.818,18 miliar, DAK Fisik Rp531,26 miliar, serta Insentif Daerah Rp40,76 miliar. Pemerintah Provinsi Kalbar menerima alokasi terbesar sebesar Rp2.528,75 miliar, didominasi oleh penyaluran DAU. Penyesuaian rincian alokasi TKD juga dilakukan sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025, di antaranya penyesuaian DAU dari Rp13.508 miliar menjadi Rp12.978 miliar dan DAK Fisik dari Rp1.545,34 miliar menjadi Rp802,08 miliar.

Dari sisi APBD, realisasi pendapatan daerah hingga Oktober 2025 tercatat Rp19.601,82 miliar, terdiri dari PAD Rp4.574,67 miliar dan pendapatan transfer Rp14.973,77 miliar. Belanja daerah mencapai Rp16.400,77 miliar, menyisakan surplus sebesar Rp3.201,05 miliar. Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja tertinggi. Pada pajak daerah, komponen konsumtif terbesar berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp661,79 miliar, sedangkan komponen nonkonsumtif terbesar adalah PKB Rp395,26 miliar dan BBNKB Rp383,00 miliar.

Secara keseluruhan, kinerja APBN Kalimantan Barat hingga November 2025 menegaskan bahwa perekonomian daerah memiliki daya tahan yang kuat. Pendapatan negara menunjukkan penguatan, dan belanja publik diarahkan pada infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan sosial, serta penguatan daya saing ekonomi daerah. Tantangan ketimpangan pendapatan dan ketergantungan sektor komoditas tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi agar pertumbuhan ekonomi Kalbar dapat terus inklusif dan berkelanjutan hingga akhir tahun dan seterusnya.