KBRN, Kulon Progo: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menanggapi peresmian Jembatan Kabanaran oleh Presiden Prabowo Subianto. Jembatan yang sebelumnya dikenal sebagai Pandansimo ini resmi berganti nama menjadi Kabanaran atas usulan Bupati Kulon Progo Agung Setyawan dan telah disetujui oleh Pemerintah Provinsi DIY serta Pemerintah Pusat.

Dalam keterangannya, Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menjelaskan, usulan perubahan nama bukan didasarkan pada pamrih pribadi, melainkan upaya meluruskan sejarah dan mendudukkan permasalahan sesuai dengan fakta wilayah.

Perubahan nama tersebut didasarkan dengan data faktual kepemilikan tanah 80 persen jembatan secara fisik berada di wilayah Kulon Progo. Selain itu badan sungai 100 persen berada di atas jembatan adalah milik Kulon Progo.

Sementara untuk perawatan, Pemkab Kulon Progo bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana, termasuk lampu dan pembayaran listrik. "Ini bukan pamrih pribadi. Kami hanya mendudukkan permasalahan itu sesuai dengan tempatnya," ujar Bupati Agung, Rabu (19/11/2025).

Agung menjelaskan, nama Kabanaran dipilih karena mengandung nilai sejarah yang kuat. Kabanaran berasal dari nama tempat di mana HB I mesanggarah atau madepok (berdiam/bertapa). Hal ini merujuk bahwa Kabanaran telah ada sebelum munculnya Keraton Ngayogyakarta dan Keraton Gamping/Ambar Ketawang.

"Justru Kabanaran dulu, baru Ambar Ketawang, baru Keraton Yogyakarta," ujar Agung.

Menurut Agung, Proses pengusulan nama ini diawali dengan usulan lisan dan kajian mendalam berdasarkan data. Usulan tertulis disampaikan kepada Ngarso Dalem sekitar satu bulan lalu dan kepada Gubernur melalui Sekda (terkait administrasi) tiga minggu lalu.

Awalnya, Agung mengusulkan nama gabungan "Banaran Pandansimo" untuk mengakomodir kedua wilayah. Namun, setelah dikaji oleh pusat dan disetujui Pemprov DIY, nama yang dipilih adalah Kabanaran.

"Saya sama Bupati Bantul enggak ada masalah apa-apa. Saya berharap jembatan Kabanaran menjadi sinergi Kulon Progo dan Bantul. Harapannya, ini adalah satu pemahaman yang tidak membedakan," ujarnya.

Agung berharap publik bijak sebelum berkomentar, terutama menanggapi yang mungkin dianggap sederhana namun memiliki landasan hukum dan sejarah yang jelas.

"Keberadaan Jembatan Kabanaran ini disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat," ujar Agung. (har/par)