KBRN, Pontianak: Puluhan perwakilan dari Aliansi Buruh Sawit Kalimantan Barat mendatangi gedung DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (8/5/2025), untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Mereka diterima langsung oleh anggota Komisi V DPRD Kalbar, yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi.

Juru Bicara Aliansi Buruh Sawit Kalbar, Ahmad Syukri, mengatakan jika audiensi ini merupakan bentuk keprihatinan atas kondisi buruh sawit yang semakin memprihatinkan. Mereka menyampaikan tuntutan menyangkut kepastian kerja, rendahnya upah, hingga buruknya kondisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor perkebunan sawit.

"Kami diterima oleh Komisi V dan membahas persoalan serius yang dihadapi buruh sawit," ujar Ahmad Syukri.

Syukri menyoroti upah buruh perkebunan sawit di Kalbar yang tergolong kecil, padahal Kalbar merupakan provinsi dengan perusahaan sawit terluas di Indonesia. Selain itu, beban dan target kerja yang diberikan perusahaan juga tidak sebanding dengan upah yang mereka terima.

"Kalbar berada di posisi pertama untuk luasnya perusahaan sawit di Kalimantan, tapi sumbangsih terhadap kesejahteraan pekerjanya sangat rendah," jelasnya.

Selain itu, kondisi keselamatan kerja yang buruk dan tidak adanya kepastian kerja membuat banyak buruh hidup dalam tekanan dan ketidakpastian. Untuk itu, Aliansi Buruh Sawit Kalbar mendesak DPRD Provinsi Kalbar agar mendorong lahirnya regulasi perlindungan buruh sawit di tingkat daerah.

"Dan untuk pemerintah pusat, kami minta segera mengesahkan RUU Perlindungan Buruh Sawit yang sudah kami ajukan," tegas Syukri.

Syukri berharap dengan perjuangan yang mereka lakukan ini dapat memperbaiki nasib buruh sawit. Dirinya juga menyadari, untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka alami membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.

"Karena tidak mungkin selesai dalam satu waktu," tambahnya.