Pemulihan Pascabanjir, Pemerintah Percepat Renovasi 1.000 Rumah di Sitaro

  • 11 Apr 2026 09:13 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Pemerintah menargetkan renovasi 1.000 rumah di Sitaro melalui program BSPS mulai Rabu, 15 April 2026
  • Program dipercepat sebagai respons dampak banjir dan tingginya angka kemiskinan di Sitaro
  • Sekitar 3.000 tenaga kerja lokal dilibatkan dalam pembangunan rumah
  • Sejumlah rumah akan dibangun ulang karena kondisi sangat tidak layak

RRI.CO.ID, Sitaro — Pemerintah mempercepat pemulihan pascabanjir melalui program bedah rumah atau BSPS di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara. Sebanyak 1.000 rumah ditargetkan akan direnovasi mulai Rabu, 15 April 2026.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut langkah ini sebagai respons cepat pemerintah. Program ini juga untuk menekan jumlah rumah tidak layak huni, mengingat angka kemiskinan juga tergolong tinggi di wilayah tersebut.

"Untuk penerima bantuan di Kelurahan Bebali yang kita kunjungi, tidak hanya direnovasi tetapi akan dibangun baru. Karena kondisi rumah yang sangat tidak layak, seperti tidak memiliki pondasi serta atap yang sudah bocor," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis pada Jumat, 10 April 2026 malam.

Menteri PKP menegaskan pelaksanaan program bedah rumah akan dipercepat. Ia menyebut pembangunan ini akan melibatkan tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.

"Mulai Rabu proses bedah rumah akan dimulai, pembangunan 1.000 unit rumah ini akan melibatkan sekitar 3.000 tukang. Selain memberikan hunian yang layak bagi warga, program ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat," katanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan program ini bentuk kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah disebut tetap memperhatikan seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah kepulauan dan daerah terluar.

"Pak Presiden Prabowo tidak hanya memperhatikan warga di kota-kota besar, tetapi juga di daerah tertinggal dan terluar seperti Sitaro. Ini menunjukkan semangat nasionalisme dan keadilan bahwa negara benar-benar hadir untuk seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memastikan data penerima bantuan telah diverifikasi. Hal ini dilakukan agar program tepat sasaran dan berdampak maksimal.

"Kami memastikan bahwa penerima bantuan merupakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sehingga program ini dapat memberikan dampak yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Amalia.

Program BSPS di Sitaro yang merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina ini diharapkan meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Upaya ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui tenaga kerja setempat.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....