Pemerintah Percepat BSPS di Tomohon, Renovasi Rumah Dimulai Pekan Depan

RRI.CO.ID, Tomohon — Pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Tomohon. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan renovasi akan dimulai pada Selasa pekan depan.

Penegasan itu disampaikan saat melakukan peninjauan rumah warga yang masih mengalami kebocoran di Tomohon, Kamis, 9 April 2026 malam. Peninjauan tersebut dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Adapun rumah yang ditinjau merupakan milik Angli Novry Juan Tendean, seorang buruh harian lepas di Kota Tomohon. Maruarar meminta proses renovasi segera dimulai tanpa penundaan, karena anggaran telah tersedia.

"Dana sudah ada, Kepala Balai sudah janji. Hari Selasa jam 12 siang sudah mulai direnovasi, jangan lama-lama, mudah-mudahan dalam tiga bulan lagi sudah berubah," ucap Menteri Ara salam keterangan tertulis, Jumat 10 April 2026.

Ia juga menyebut program BSPS di Tomohon ini akan terus ditingkatkan setiap tahun. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan perbaikan sebanyak 500 unit rumah tidak layak huni di wilayah tersebut.

“Tahun lalu belum ada, sekarang sudah 504 unit BSPS di Tomohon. Tahun ini kami perbaiki sekitar 500 unit,” ucapnya.

Ara menambahkan jika capaian program mencapai 50 persen, maka permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) dapat diselesaikan tahun depan. Karena, menurutnya jumlah RTLH di Tomohon saat ini sekitar 1.000 unit.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi langkah percepatan yang dilakukan Menteri PKP. Ia menilai pendekatan langsung ke lapangan memastikan program berjalan optimal.

"Ini langkah-langkah yang langsung ke lapangan, tidak hanya berbicara di kantor. Turun langsung mengecek untuk meyakinkan bahwa siapa berbuat apa dan akan betul-betul dicek, kalau tidak jalan pasti ada sanksinya," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pentingnya validasi data penerima bantuan. Ia menyebut hasil pengecekan langsung ke lapangan menunjukkan adanya penyesuaian kategori penerima.

"Kami cek ulang, ini seharusnya bukan desil 5 tetapi lebih ke desil 1 atau 2, kami akan segera koreksi. Ini sudah tepat sasaran," kata Amalia.

Pemerintah berharap program BSPS dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Upaya ini juga diharapkan mendorong kesejahteraan warga secara berkelanjutan.