KBRN, Bula: Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Fachri Husni Alkatiri menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak bisa hanya bergantung pada anggaran negara maupun anggaran daerah. Menurutnya, investasi dan peran sektor swasta menjadi faktor utama penggerak ekonomi.
“Kalau kita bicara teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa kuat dan bisa kita harapkan bila ada investasi. Dimanapun, pertumbuhan ekonomi itu mayoritas disebabkan karena ada investasi dan sektor swasta yang bekerja,” kata Fachri dalam keterangannya belum lama ini.
Ia menilai, tanpa kehadiran sektor swasta, pemerintah akan kesulitan mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan jika hanya mengandalkan APBN dan APBD. “Kalau hanya mengandalkan anggaran negara atau daerah, saya yakin kita akan sulit sekali mencapai pertumbuhan yang kita inginkan,” ujarnya.
Fachri mengakui, kebijakan efisiensi anggaran saat ini berdampak luas, termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) SBT. Dampak tersebut dirasakan oleh semua pihak, baik eksekutif, legislatif, hingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan maksimal.
Meski demikian, Ia optimistis pemerintah pusat tetap memberikan perhatian kepada masyarakat. “Kita percaya pemerintah pusat dalam kebijakannya tidak mengabaikan masyarakat,” katanya.
Fachri menjelaskan, di tengah pemangkasan anggaran, pemerintah pusat mendorong daerah untuk mengejar program-program infrastruktur melalui skema Instruksi Presiden (Inpres), seperti Inpres Jalan Daerah, Inpres Jembatan Daerah, hingga Inpres Irigasi Daerah yang terhubung langsung dengan kementerian terkait.
| Baca juga: Udin Rumasilan Resmi Pimpin IKA PMII SBT |
Namun, untuk mengakses program tersebut, daerah dituntut memiliki kesiapan yang lebih matang. “Tidak kesiapan yang biasa saja. Pemerintah pusat punya kriteria yang lebih rumit karena anggaran ingin digelontorkan pada kegiatan yang dipastikan berjalan baik dan bermanfaat maksimal,” jelasnya.
Menurut Fachri, terdapat sedikitnya tiga dokumen utama yang harus disiapkan daerah sebagai bagian dari readiness criteria, yakni Detail Engineering Design (DED), feasibility study, serta dokumen lingkungan. Hal ini berbeda dengan praktik di daerah yang umumnya bisa membangun infrastruktur hanya bermodalkan DED.
Ia mencontohkan kondisi jalan berstatus kabupaten di SBT yang sebagian besar belum memiliki dokumen perencanaan lengkap. Akibatnya, saat ada tawaran program Inpres dari pemerintah pusat, daerah harus menunda dan fokus melengkapi dokumen terlebih dahulu.
“Kalau kita datang ke pemerintah pusat sementara kita tidak siap, ya tidak bisa. Itu sebabnya tahun ini anggaran kita cukup banyak dipakai untuk penyiapan dokumen-dokumen ini,” ujarnya.
Fachri berharap, setelah seluruh dokumen perencanaan lengkap, peluang SBT untuk mendapatkan dukungan anggaran pusat akan semakin besar.
Selain jalur birokrasi, Fachri juga menekankan pentingnya pendekatan politik. Politisi PKS itu mengaku kerap mengajak anggota DPR RI Komisi V dari Maluku, Sa’adiyah Uluputty, untuk datang langsung ke SBT dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah.
“Karena dari Maluku, di Komisi V hanya Ibu Sa’adiyah. Komisi V ini langsung terkait dengan urusan infrastruktur,” jelasnya.
Menurut Fachri, komunikasi politik memiliki kekuatan tersendiri dalam memperjuangkan pembangunan daerah. “Pendekatan politik itu punya kekuatan yang berbeda dibanding jalur birokrasi umum,” pungkasnya
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....