RRI.CO.ID, Bula – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja lembaga jasa keuangan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan antara penyaluran kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, Novian Suhardi, saat menghadiri pengukuhan dan rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten SBT di Pendopo Bupati SBT, Senin, 26 Januari 2026.
“Kondisi lembaga jasa keuangan di SBT secara umum pertumbuhannya baik. Dari sisi aset mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, termasuk kredit dan dana pihak ketiga,” kata Novian.
Meski demikian, Novian menyoroti adanya catatan penting terkait struktur pembiayaan di SBT. Saat ini, total penyaluran kredit perbankan di wilayah ini telah melampaui Rp 600 miliar. Sementara itu, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro, masih berada di kisaran Rp 300 miliar.
“Ini menunjukkan adanya gap yang cukup besar antara kredit dan DPK,” ujarnya.
Menurut Novian, kondisi tersebut di satu sisi menunjukkan hal positif. Perbankan dinilai memiliki kepercayaan tinggi terhadap potensi ekonomi SBT sehingga berani menyalurkan kredit dalam jumlah besar.
“Artinya, lembaga keuangan perbankan benar-benar melihat SBT sebagai wilayah yang potensial untuk penyaluran kredit. Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan di SBT bahkan hampir menyentuh 200 persen, jauh di atas angka ideal sekitar 90 persen,” jelasnya.
Namun, tingginya LDR tersebut juga menjadi tantangan bersama. OJK menilai perlu ada dorongan serius untuk meningkatkan budaya menabung di kalangan masyarakat agar penghimpunan DPK dapat lebih optimal.
“Yang perlu kita dorong bersama adalah budaya menabung dan menyimpan dana di bank, karena tingkat DPK masih cukup rendah dibandingkan LDR,” kata Novian.
Ke depan, OJK bersama perbankan akan memperkuat edukasi keuangan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang didorong adalah penguatan program Satu Rekening Satu Pelajar guna menanamkan kebiasaan menabung sejak dini.
Selain itu, OJK juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.
“Kami melihat perlu ada dorongan bersama terkait keberpihakan kepada pelaku usaha mikro agar akses keuangan semakin merata,” pungkasnya.