RRI.CO.ID, Bula — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, menyoroti persoalan krisis air bersih yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kecamatan Kesui Watubela. Ketua Fraksi, Rudi Wajo, meminta Pemkab setempat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kesulitan akses air bersih yang hingga kini masih menjadi persoalan bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rudi saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi PKB terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna, Jumat, 2 Oktober 2026. Menurut Rudi, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat terus ditunda. Persoalan tersebut, kata dia, berkaitan langsung dengan kesehatan, pendidikan, serta aktivitas sehari-hari warga.
“Ada catatan krusial yaitu tentang air bersih yang selama ini masyarakat mengeluh. Di dalam tiga bulan ini mungkin ada langkah konkret yang harus pemerintah daerah ambil untuk mengatasi krisis air bersih ini,” kata Rudi.
Ia menegaskan, keterbatasan akses terhadap air bersih bukan persoalan sepele. Minimnya ketersediaan air dapat berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan. Rudi menyebut sejumlah wilayah yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Wilayah tersebut antara lain Kesui, Lahema, Ilili, Tanaso, Wunin Eldodora, Air Kampung hingga Amar Laut.
Di wilayah-wilayah tersebut, masyarakat disebut harus menempuh jarak cukup jauh dan mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh air minum. Atas kondisi tersebut, Fraksi PKB mendorong agar penanganan krisis air bersih ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam alokasi belanja APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027 nanti.
“Pertama, mari kita jadikan penanganan krisis air bersih ini sebagai prioritas utama dan mendesak dalam perencanaan maupun perubahan anggaran kita. Jangan ditunda lagi, setiap hari yang berlalu, warga kita masih menanggung kesulitan,” katanya.
Rudi juga meminta Pemkab tidak hanya berfokus pada pembangunan sarana air bersih baru. Menurutnya, infrastruktur yang telah tersedia tetapi belum berfungsi secara optimal juga perlu segera diperbaiki.
Sejumlah langkah yang dapat dilakukan, kata Rudi, antara lain memperbaiki sarana yang rusak, melakukan pengeboran sumur baru, membangun tampungan air, serta memperpanjang jaringan perpipaan ke desa-desa yang belum terjangkau. Ia menilai penyelesaian persoalan air bersih membutuhkan kerja terpadu antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, pemerintah desa dan masyarakat.
“Kita butuh langkah yang terpadu, bukan hanya tugas satu dinas saja, melainkan tanggung jawab kita bersama: Pemerintah Daerah, DPRD, seluruh perangkat daerah, hingga tokoh masyarakat dan desa,” katanya.
Selain persoalan infrastruktur, Rudi turut menyinggung kunjungan Balai Wilayah Sungai (BWS) ke Desa Lahema. Ia menyayangkan apabila kunjungan tersebut tidak segera diikuti dengan tindak lanjut nyata di lapangan. Menurutnya, persoalan air bersih tidak boleh berhenti pada tahap kunjungan, pendataan maupun perencanaan. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa persoalan yang mereka hadapi benar-benar ditangani.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....