Tidak Berbasis Kinerja, DPRD Kritik Alokasi Anggaran OPD Pemkab SBT

RRI.CO.ID, Bula- Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Rudi Rumodar, menyoroti pola pengalokasian anggaran daerah. Ia meminta besaran anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditentukan berdasarkan kinerja, target program, kebutuhan, dan kontribusi terhadap pembangunan serta pendapatan daerah.

Rudi mengingatkan agar kedekatan dengan kepala daerah tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran anggaran OPD.

"Jangan dia dekat dengan bupati lalu kasih anggarannya besar. Tidak boleh. Lihat persentasi kerjanya," kata Rudi dalam rapat bersama mitra Komisi II DPRD SBT, Rabu, 30 September 2026.

Menurut Rudi, prinsip tersebut perlu diterapkan dalam penyusunan APBD SBT 2027. Ia menilai anggaran yang besar harus dibarengi kinerja dan target yang jelas agar belanja daerah memberikan hasil maksimal.

Poltisis PDI Perjuangan itu mencontohkan sektor pariwisata. Target pendapatan sektor tersebut yang sebelumnya sekitar Rp 75 juta kini meningkat menjadi Rp 150 juta. Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima DPRD, realisasi pendapatan hingga saat ini telah mencapai sekitar Rp 125 juta.

Namun, Rudi menilai dukungan anggaran untuk sektor tersebut masih terbatas."Betul, informasi yang diterima bahwa sektor pariwisata per hari ini sudah meraup Rp 125 juta. Baru dikasih dia Rp 50 juta," ujarnya.

Ia meminta OPD yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah mendapat dukungan anggaran yang memadai untuk mengembangkan potensinya. Rudi optimistis sektor pariwisata masih dapat mencapai target Rp 150 juta hingga akhir tahun jika potensi kunjungan saat periode libur dimanfaatkan secara maksimal.

"Sampai Desember saya yakin Kadis Pariwisata bisa mencapai Rp 150 juta," tuturnya.

Selain mengkritik alokasi anggaran, Rudi mengapresiasi kinerja Dinas Perikanan SBT. Ia menilai dinas tersebut berhasil mengaktifkan kembali fasilitas klaster perikanan di Bula yang sebelumnya tidak difungsikan secara maksimal selama beberapa tahun.

"Klaster di Bula sudah difungsikan. Itu yang mestinya harus kita support anggarannya," katanya.

Menurut Rudi, pengaktifan fasilitas tersebut menjadi contoh bahwa kinerja OPD perlu menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas anggaran."Klaster itu dari beberapa tahun yang lalu tidak pernah difungsikan, tapi lewat Dinas Perikanan yang baru, beliau sudah memfungsikan klaster yang ada di Bula," ujarnya.

Rudi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan rutin OPD dalam menyusun APBD 2027. Ia meminta pemerintah mengukur hasil yang dapat dihasilkan dari setiap anggaran yang diberikan.

"Pembangunan pemerintah daerah 2027 ini tidak boleh lagi memberikan fungsi anggaran yang tidak dilihat pada kinerja. Harus dilihat pada kinerja," katanya.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran dapat membuat OPD dengan program produktif hanya mampu menjalankan kegiatan rutin. Kondisi itu dinilai dapat menghambat upaya meningkatkan pendapatan dan mengembangkan potensi daerah.

"Jangan dia punya prestasi lalu kemudian kita tidak berikan penghargaan. Itu juga masalah," ujar Rudi.