KBRN,Bula: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali menegaskan komitmen penanganan banjir di Kota Bula. Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Sungai, Pantai, dan Rawa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten SBT Muhamad Alfian, menjelaskan bahwa masalah banjir yang sudah berlangsung selama satu dekade itu membutuhkan penanganan lintas kewenangan, terutama dari Balai Wilayah Sungai (BWS).

Saat mengisi dialog di studio RRI Bula dengan topik "Banjir Bula dan Skenario Penanganannya", Kamis (20/11/2025), Alfian menerangkan bahwa wilayah sungai di Ambon, Seram, hingga Yamdena–Wetar masuk dalam kewenangan pemerintah pusat.

“Secara aturan, pengelolaan wilayah sungai nasional untuk Ambon, Seram, dan Yamdena–Wetar itu kewenangan nasional. Kota Bula dan SBT secara umum harus dikelola oleh Balai Wilayah Sungai,” kata Alfian.

Alfian menyebutkan, banjir di Kota Bula bukan masalah baru. Berdasarkan catatannya, kejadian banjir sudah terjadi sejak 2015 dan masih berlangsung hingga kini.

Sejumlah sungai seperti Wailola Besar, Wailola Kecil, hingga aliran di kawasan Wai Gondal mengalami pendangkalan dan penyempitan. Kondisi itu diperparah oleh pembangunan permukiman yang lebih cepat ketimbang penataan alur sungai.

“Banyak sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan. Debit air dari hulu besar, tapi begitu masuk permukiman langsung menyempit. Itu yang memicu luapan,” ujarnya.

Masalah drainase perkotaan juga menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya aliran air saat hujan deras.

Pemerintah daerah dan BWS Maluku telah melakukan berbagai intervensi awal, termasuk normalisasi sungai dan pembukaan alur yang dangkal. Namun upaya tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

Program utama penanganan banjir yang seharusnya berjalan pada 2024 tertunda akibat persoalan pembebasan lahan kolam retensi.

“Readiness criteria sudah selesai. Harusnya jalan sejak 2023–2024. Tapi pembebasan lahan kolam retensi terkendala, sehingga program dipending,” jelas Alfian.

Meski demikian, Ia yakin bahwa BWS Maluku akan memulai pekerjaan besar pada 2026, bahkan menjamin bahwa 2027 program tersebut sudah berjalan penuh.

Salah satu sungai penyebab utama banjir, yakni Sungai Air Kabur-Kabur, kini disebut sebagai sungai mati. Saat banjir di hulu, air dapat turun dalam waktu 3–4 jam dan langsung meluap ke permukiman yang berada di hilir.

Namun aliran banjir kini berubah. Daerah perkantoran yang dulu sering terendam sudah tidak lagi menjadi titik banjir. Karena alirannya beralih ke Sungai Ambahose hingga permukiman Kampung Buton.

Jika program pengendalian banjir Bula berjalan pada 2026, pemerintah akan membangun kolam retensi besar dan spillway yang mengarahkan alur air dari hulu hingga muara.

“Kolam retensi itu prinsipnya memarkir air. Air ditampung, lalu dilepas lewat dua outlet. Spillway diarahkan dari Ambo Hosin sampai drainase depan KPU,” ungkap Alfian.

Ia menegaskan bahwa pembangunan kolam retensi dan sistem spillway merupakan solusi permanen untuk mengendalikan banjir yang sudah menghantui Kota Bula selama satu dekade.