RRI.CO.ID, Bula-Pemkab Seram Bagian Timur (SBT) Maluku, resmi menetapkan status tanggap darurat bencana Kebakaran Hutan, Lahan (Karhutla) dan kekeringan, menyusul kemarau panjang masih terus melanda daerah ini. Penetapan status tanggap darurat, disampaikan Bupati Fachri Husni Alkatiri kepada awak media usai rapat paripurna di gedung DPRD, Selasa, 4 Agustus 2026. Meski begitu, Fachri tidak merinci masa pemberlakuan status tanggap darurat dimaksud.

"Sudah saya tandatangani tadi untuk dua situs itu, bencana Karhutla dan kekeringan," kata Fachri, singkat. Bupati Fachri mengaku saat ini Pemkab SBT masih memiliki ketersediaan anggaran yang cukup untuk penanganan bencana Karhutla dan krisis air bersih.

Selain anggaran operasional yang dimiliki dinas Damkar dan BPBD, Pemkab saat ini juga mulai memanfaatkan alokasi Belanja Tak Terduga (BTT). Anggaran yang tersedia, lanjutnya diharapkan bisa mencukupi kebutuhan tanggap darurat sampai dengan pembahasan APBD perubahan nanti.

"Apalagi BTT juga sudah kita alokasikan untuk penanganan dua situasi ini, nanti di perubahan kita tambah. Kita akan siasati, insya Allah nggak akan kurang," ujarnya.

Dikatakan, bencana kekeringan bukan saja terjadi di SBT, melainkan juga dialami daerah di seluruh Indonesia. Khusus di Kabupaten SBT, Fachri mengatakan Pemkab melalui BPBD senantiasa melakukan pemantauan terhadap titik-titik rawan kekeringan.

Dirinya lanjut Fachri juga telah memerintahkan BPBD agar rutin menyuplai pasokan air bersih ke permukiman warga. Kendati beberapa sumber mata air yang digunakan kini mulai kering, Fachri tetap memerintahkan agar dicari sumber-sumber baru.

"Ada upaya mencari titik baru air sumur baru, tapi memang ternyata kesulitan, kita sudah coba di beberapa titik," katanya.

Disamping mengandalkan semua sumber daya yang dimiliki saat ini untuk menangani situasi tanggap darurat bencana Karhutla dan krisis air bersih, pihaknya kata Bupati Fachri juga sedang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di jakarta untuk menggaet bantuan.