RRI.CO.ID, Bula-Pemkab Seram Bagian Timur (SBT) Maluku, diminta segera menyusun dan menyiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan dalam rangka menjemput proyek nasional masuk ke daerah. Dokumen syarat itu meliputi 15 kriteria teknis yang dibutuhkan dalam usulan masuknya proyek nasional ke daerah.

Permintaan ini disampaikan anggota komisi II DPRD setempat, Fathul Kwairumaratu kepada wartawan, usai tatap muka dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku di Ambon. Dikatakan Fathul, hal ini penting dilakukan Pemkab sebagai wujud ikhtiar agar daerah ini tidak tertinggal dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat tahun anggaran 2027 nanti.

Apalagi, tambah dia, kriteria tersebut dinilai penting sebagai dokumen pendukung yang menjadi acuan Kementerian PUPR dan Bappenas dalam menilai kelayakan usulan proyek infrastruktur di daerah. “Kalau kriteria ini belum siap, maka usulan SBT akan kalah cepat dengan daerah lain yang sudah lebih dulu menyiapkan dokumennya. Padahal kebutuhan infrastruktur kita sangat mendesak,” ajarnya, Senin 11 Mei 2026.

Berikut 15 Readiness kriteria yang harus disiapkan antara lain, kesiapan lahan,

lahan sudah harus clean and clear bebas sengketa dan memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan sah.

Dokumen teknis, tersedia Detailed Engineering Design (DED) atau Rencana Teknis Terinci yang disahkan pejabat berwenang. Dokumen lingkungan, memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai tingkat dampak lingkungan proyek.

Dokumen Pendukung, surat peminatan atau kesediaan lahan, rencana induk/master plan, dan dokumen anggaran pengelola. Rencana Anggaran Biaya RAB. RAB tersusun rinci berdasarkan HSPK/Harga Satuan yang berlaku di daerah.

Ketersediaan Anggaran Pendamping, ada komitmen APBD untuk dana pendamping sesuai ketentuan DAK Fisik atau skema co-financing. Status Perencanaan RPJMD/Renstra. Proyek termuat dalam RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD tahun berjalan.

Kelayakan Ekonomi dan Sosial, tersedia studi kelayakan Feasibility Study yang menunjukkan manfaat ekonomi, sosial, dan finansial. Kesiapan SDM Pengelola. Ada penanggung jawab teknis, PPK, PPTK, dan tim pelaksana yang ditetapkan dengan SK.

Dukungan Masyarakat, tersedia berita acara musyawarah, persetujuan warga, atau rekomendasi camat/desa terkait lokasi. Status Tata Ruang. Lokasi proyek sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR jika ada.

Kesiapan Perizinan, persetujuan Bangunan Gedung PBG) izin lokasi, dan izin lainnya yang dibutuhkan sudah diproses. Rencana Operasi dan Pemeliharaan. Ada rencana pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan pasca konstruksi beserta

Sumber dananya, manajemen Risiko, tersedia analisis risiko pelaksanaan dan mitigasi, termasuk risiko cuaca, logistik, dan keamanan. Data Pendukung Teknis Tersedia peta lokasi, hasil survey topografi, geologi, hidrologi, dan dokumentasi lapangan.