RRI.CO.ID, Bula — Krisis air bersih di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, semakin meluas. Bukan saja di kota Bula dan sekitar, warga di kawasan pesisir hingga daerah kepulauan kini sangat kesulitan memperoleh pasokan air bersih. Selain itu, kabut asap tebal di pagi hari akibat kebakaran hutan dan lahan juga meresahkan warga Bula dan sekitar. Kondisi tersebut sama sekali tidak mendapat perhatian dari Satgas yang dibentuk Pemkab setempat beberapa bulan lalu.
Satgas pimpinan Sekda AQ Amahoru itu belum sekalipun menampakkan kinerjanya di masyarakat. Anggota DPRD, Abdul Aziz Yanlua menegaskan segera mengusulkan kepada pimpinan DPRD agar diagendakan pemanggilan terhadap Satgas. Menurut Azis, pertemuan tersebut penting untuk mengetahui program, kesiapan, serta langkah penanganan yang akan dilakukan dalam tiga hingga empat bulan ke depan.
“Sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan, saya akan mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk mengagendakan memanggil satgas. Supaya DPRD bisa memperoleh penjelasan mengenai kinerja Satgas. Apa saja yang sudah dilakukan dan apa-apa lagi yang akan dilaksanakan ke depan," katanya kepada wartawan di Bula via telepon WhatsApp, Rabu, 7 Oktober 2026.
Azis mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari BMKG, potensi dampak kekeringan dan kebakaran hutan, lahan masih perlu diantisipasi dalam beberapa bulan ke depan. Ia meminta Pemkab memastikan penanganan dampak kekeringan dan kebakaran hutan, lahan, dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh unsur hingga tingkat desa.
Azis menyebut dampak kekeringan tidak hanya terjadi di wilayah Bula dan sekitarnya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah lain, termasuk wilayah kepulauan. Karena itu, ia meminta Pemkab menjadikan persoalan kekeringan dan kebakaran sebagai bagian penting dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Anggota dewan dua periode ini mempertanyakan kebijakan pengalokasian anggaran yang menurutnya belum sepenuhnya diarahkan untuk menjawab persoalan kekeringan dan kebakaran hutan yang tengah terjadi.
“Ini sekarang sudah terjadi. Ini perencanaan, belanja, anggaran 2026, harus menjawab kebutuhan kekeringan dan kebakaran hutan ini,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kejelasan mengenai sumber anggaran yang akan digunakan pemerintah daerah untuk menangani kondisi tersebut, termasuk apakah menggunakan anggaran BTT.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....