Berikut adalah naskah berita yang telah disesuaikan dengan instruksi Anda, termasuk penggunaan kutipan langsung yang ditulis sejajar dengan paragraf lainnya:

Hadiri Rapat Apkasi di Jakarta, Bupati Eka Putra Bahas Koperasi Merah Putih hingga Anggaran Desa

RRI.CO.ID, Jakarta – Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar rapat pengurus yang dirangkai dengan pemberian santunan kepada anak yatim di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Maret 2026. Kegiatan dalam rangka mengisi bulan Ramadan 1447 Hijriah ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, yang hadir dalam kapasitasnya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Apkasi, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk membahas berbagai persoalan krusial yang tengah terjadi di wilayah masing-masing. Beberapa isu utama yang mengemuka meliputi implementasi program ekonomi hingga kendala keuangan daerah.

"Ya, salah satu pembahasan kami menyangkut program Koperasi Merah Putih, pemotongan anggaran desa, serta transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat," ujar Eka Putra di sela-sela kegiatan tersebut.

Terkait program Koperasi Merah Putih, Eka Putra menegaskan komitmen Apkasi untuk mendukung penuh kebijakan Presiden Republik Indonesia tersebut di tingkat daerah. Program ini dinilai sangat strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui sistem usaha bersama yang dikelola secara gotong royong oleh masyarakat desa atau nagari.

"Program Koperasi Merah Putih ini sangat bagus karena beranggotakan masyarakat desa atau nagari dan dikelola secara gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya koperasi ini nantinya masyarakat sendiri yang akan menentukan arah usaha mereka," jelasnya.

Selain program ekonomi, persoalan finansial di tingkat desa juga menjadi sorotan tajam dalam rapat yang dihadiri oleh Mendagri dan Menteri Desa tersebut. Eka Putra menyampaikan kekhawatirannya terkait pemotongan anggaran desa yang cukup signifikan karena berdampak langsung pada kelancaran pembangunan dan kesejahteraan perangkat desa.

"Bahkan di beberapa daerah ada yang belum mampu membayar gaji kepala desa dan perangkatnya. Tentu kondisi ini akan berpengaruh terhadap jalannya pembangunan di desa atau nagari," ungkap Eka Putra.

Kondisi tersebut diperumit dengan mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) yang kini dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat. Menurut Bupati, pola penyaluran seperti ini membuat perencanaan pembangunan di daerah menjadi kurang maksimal karena ketidakpastian arus kas daerah.

Rapat Dewan Pengurus Apkasi masa bakti 2025–2030 ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar sinergi antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah dapat berjalan lebih harmonis demi kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten di Indonesia.