Pelantikan Digugat, Bupati Roni Omba Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan

RRI.CO.ID, Boven Digoel -Bupati Boven Digoel Roni Omba memastikan roda pemerintahan tetap berjalan meski proses pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel masih menghadapi gugatan hukum.

Roni meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) tidak larut dalam persoalan pelantikan maupun sibuk mempertanyakan jabatan. Menurutnya, proses hukum terhadap pelantikan tersebut tetap berjalan dan hingga kini belum ada putusan.

“Jangan cek-cek pelantikan dulu. Yang kemarin kita lantik saja tidak kerja maksimal kok. Meminta-minta lagi untuk apa? Masuk kantor saja terlambat, baru cek-cek lagi. Tunggu proses akan berjalan,” kata Roni dalam arahannya pada apel bersama.

Ia menjelaskan, gugatan terhadap pelantikan sebelumnya telah melalui proses persidangan. Bahkan, gugatan baru kembali diajukan oleh beberapa kelompok pada pekan lalu.

“Kemarin ada gugatan, kita sudah mengikuti sidang yang tanggal 17 Maret, kemarin kita lantik. Ada gugatan, kita sudah jalani, belum ada putusan. Baru masuk lagi minggu kemarin. Ada beberapa kelompok lagi kasih masuk gugatan lagi,” ujarnya.

Roni menegaskan, terlepas dari proses hukum yang sedang berjalan, seluruh ASN diminta tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara.

Ia juga menyinggung adanya pihak non-OAP yang dinilai ikut memengaruhi orang Papua dalam persoalan pelantikan dan jabatan di lingkungan pemerintahan.

“Saya titik pesan untuk orang pendatang, kau stop. Orang Papua tidak pernah cari kerja di kamu punya tempat sana. Kami sudah memberikan penjelasan, setiap ganti pimpinan, bupati pasti akan ganti juga. Sekian tahun baru kalinya ini dapat gugatan,” tegasnya.

Roni mengatakan pemerintah tetap akan menjalankan roda pemerintahan sembari menunggu proses hukum. Ia meminta pihak-pihak yang berkepentingan tidak memengaruhi ASN untuk terlibat dalam persoalan perebutan jabatan.

“Kita akan jalanin. Tapi saya titik pesan untuk non-OAP, lebih baik stop dan jangan pengaruhi orang Papua di situ. Sudah terbukti. Orangnya tidak tahu, ikut asal-asal tanda tangan di sana,” katanya.

Menurut Roni, setiap jabatan maupun kinerja ASN akan tetap dievaluasi. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dalam beberapa bulan untuk memastikan setiap pejabat dan ASN benar-benar menjalankan tugasnya.

“Kita sudah lihat, nanti tiga atau enam bulan pasti ada evaluasi. ASN ini sudah berjanji, kerja saja,” ujarnya,senin 07 September 2026.

Roni menegaskan, ASN tidak seharusnya menjadikan jabatan sebagai sesuatu yang diperebutkan secara berlebihan. Ia meminta seluruh aparatur lebih mengutamakan pelayanan dan pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Itu namanya rakus. Rakus! Jabatan. Ke depan tidak boleh seperti itu,” tegasnya