RRI.CO.ID,Boven Digoel – Pemerintah terus menyempurnakan kebijakan perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai upaya memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan rasa keadilan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Penyempurnaan regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

Seiring perkembangan dunia usaha, kebijakan pajak untuk sektor UMKM telah mengalami sejumlah perubahan. Berbagai penyesuaian dilakukan agar sistem perpajakan semakin sederhana, mudah dipahami, dan tidak membebani pelaku usaha, khususnya UMKM yang baru memulai usahanya. Dengan regulasi yang lebih adaptif, pemerintah juga berharap iklim usaha di daerah semakin kondusif dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Merauke, Andri Hendra Daud Ratu, menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan khusus bagi UMKM telah diterapkan sejak 2013 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

"Aturan pajak untuk UMKM ini sudah ada sejak 2013 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013," ujar Andri pada Senin 27 Juli 2026

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung keberlangsungan usaha mereka.

Andri menambahkan, regulasi tersebut terus mengalami penyempurnaan hingga diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai aturan terbaru. Regulasi ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan dunia usaha dan kebutuhan pelaku UMKM di era digital.

Melalui penyederhanaan mekanisme perpajakan, pemerintah berharap para pelaku UMKM dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah, sehingga dapat lebih fokus mengembangkan usaha dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah maupun nasional.