RRI.CO.ID, Boven Digoel - DPRK kelompok khusus kembali menyoroti pemerintah, dengan kebijakan - kebijakan yang di ambil terkait dengan Otsus. Berbicara Otsus tentunya berbicara tentang hak hidup orang asli Papua yang telah di atur sedemikian rupa untuk kesejahteraan orang asli Papua.

Menyikapi berbagai kebijakan yang di ambil pemerintah untuk OAP tersebut, sebagai DPRK kelompok khusus, Dr. Marthen Luter Wambarop, secara tegas menyampaikan, dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang bersumber dari Otsus hendaknya harus dianalisa baik sehingga tidak menimbulkan konflik horisontal, yang berujung pada penderitaan masyarakat Papua.

"Kami sebagai perwakilan dari masyarakat asli Papua yang di tentukan melalui jalur khusus, atau jalur otomi, duduk di DPR, salah satunya, untuk mengawasi dengan baik penggunaan dana yang bersumber dari otonomi khusus, kemana dana - dana tersebut mengalir, dan bagaimana capaian dari penggunaan dana tersebut, karena itu perlu ada satu raport penilaian capaian dari Otsus tersebut selain itu setiap kebijakan yang di ambil harus di analisa baik agar tidak menimbulkan konflik horisontal," tegas Marthen Luter, Minggu 25 Januari 2026.

Ia berharap masyarakat bersama - sama kawal Otsus dengan baik sehingga pemanfaatan anggaran yang bersumber dari dana Otsus tidak tumpang tindih dengan anggaran lain di luar dari Otsus tersebut, agar dana Otsus yang di berikan tersebut benar - benar sesuai peruntukannya.