RRI.CO.ID,Boven Digoel — Dinas Sosial Kabupaten Boven Digoel mengakui data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di daerah itu hingga kini belum sepenuhnya akurat dan valid. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan anggaran untuk melakukan pendataan secara menyeluruh di setiap distrik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Boven Digoel, Maria Nekatmo, mengatakan pihaknya sebenarnya telah menyiapkan program pendataan guna menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial dari pemerintah.

Namun, keterbatasan anggaran membuat pendataan belum dapat menjangkau seluruh distrik di Kabupaten Boven Digoel.

“Kami sudah membuat program pendataan untuk menjawab aspirasi masyarakat. Tetapi karena keterbatasan anggaran, tidak semua distrik bisa kami jangkau, sehingga pendataan dilakukan secara bertahap,” ujar Maria Nekatmo, Jumat (22/5/2026).

Maria menjelaskan, pada tahap awal tahun anggaran 2026, pendataan baru dilakukan di tujuh distrik. Program tersebut akan dilanjutkan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya.

Ia juga menanggapi keluhan masyarakat terkait bantuan langsung pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, bantuan tersebut merupakan program dari Kementerian Sosial dan penyalurannya selama ini dilakukan melalui Kantor Pos.

“Selama ini penyaluran bantuan melalui Kantor Pos berjalan lancar. Namun masyarakat sering mengeluh karena penerima bantuan dianggap itu-itu saja, bahkan ada nama yang sudah pindah atau meninggal tetapi masih tercatat sebagai penerima,” katanya.

Maria mengaku pihaknya mengalami kesulitan melakukan pembaruan data secara langsung di lapangan akibat keterbatasan dana operasional.

Sementara itu, terkait data penerima bantuan sosial seperti BLT dan PKH, Maria menyebut Kementerian Sosial memperoleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penyaluran bantuan kepada masyarakat.