RRI.CO.ID, Boven Digoel – Upaya percepatan pemekaran distrik di wilayah adat Korowai kembali mendapat perhatian serius dari tokoh masyarakat setempat. Kepala Suku Korowai, Adonia Yalengkatu menegaskan bahwa pendekatan Otonomi Khusus (Otsus) dapat digunakan untuk mendukung percepatan realisasi sejumlah distrik yang telah diusulkan masyarakat.

Menurutnya, beberapa calon distrik yang sebelumnya telah ditandai dengan peletakan batu pertama seharusnya segera diwujudkan oleh pemerintah agar masyarakat tidak terus menunggu kepastian pembangunan di wilayah pedalaman Korowai.

Adonia mengatakan, dorongan percepatan pemekaran distrik bukan tanpa alasan. Selama ini masyarakat Korowai masih merasakan berbagai kesenjangan pembangunan, baik dari sisi pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur dasar.

“Pemekaran distrik sangat penting supaya pelayanan pemerintah bisa lebih dekat dengan masyarakat. Selama ini masyarakat Korowai masih menghadapi banyak keterbatasan,” ujar Adonia, Senin 18 Mei 2026.

Ia menilai, kehadiran distrik baru seperti pemekaran distrik koroway timur di kampung waliburu dan pemekaran distrik manulanop di kampung senimburu nantinya akan menjadi langkah strategis untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan adat Korowai.

Selain itu, Adonia berharap pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel dapat serius menindaklanjuti aspirasi masyarakat adat yang sejak lama menginginkan adanya penambahan distrik baru di wilayah Korowai.

Menurutnya, dengan dukungan dana Otsus, pemerintah memiliki peluang besar untuk mempercepat proses administrasi maupun pembangunan sarana pendukung pemerintahan di distrik-distrik yang telah diusulkan.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya melakukan peletakan batu pertama saja, tetapi benar-benar merealisasikan pemekaran distrik demi kesejahteraan masyarakat Korowai,” kata Adonia.

Masyarakat Korowai berharap melalui percepatan pemekaran distrik, berbagai persoalan ketertinggalan pembangunan yang selama ini dirasakan dapat perlahan teratasi dan membuka akses pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat di pedalaman.