RRI.CO.ID, BOVEN DIGOEL–Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara (ASN) serta koordinasi dan kerja sama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan roda pemerintahan dan mendukung visi misi kepala daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Boven Digoel, Marlinus, saat memimpin apel penerimaan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel yang berlangsung di Lapangan Kantor Bupati, Senin (11/5/2026).

Dalam arahannya, Wakil Bupati meminta seluruh OPD agar terus membangun koordinasi dan kerja sama yang baik, sehingga setiap program dan tugas pemerintahan dapat berjalan lancar, aman, dan sukses sesuai visi misi kepala daerah.

Menurutnya, tanpa kerja sama yang baik antar OPD, berbagai program dan cita-cita pembangunan daerah akan sulit terlaksana. Sebaliknya, jika seluruh pihak saling mendukung dan bekerja bersama, berbagai kendala dapat diatasi demi tercapainya tujuan pembangunan.

“Kita harus saling bekerja sama dan saling mendukung agar semua program yang direncanakan bisa berjalan dengan baik,” ujar Wabub Marlinus

Selain itu, Wakil Bupati juga meminta para kepala OPD untuk mengingatkan seluruh staf agar aktif masuk kantor dan menjalankan tugas sesuai jam kerja.

“Jangan ada yang lain kerja, yang lain berkeliaran,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut menyinggung kedatangan kembali tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melanjutkan pemeriksaan. Karena itu, seluruh OPD diminta proaktif melengkapi laporan pertanggungjawaban yang masih kurang.

Ia kembali mengingatkan pentingnya kerja sama antarbidang di masing-masing OPD dalam menyelesaikan seluruh kekurangan administrasi maupun laporan yang dibutuhkan oleh BPK.

“Jangan sampai kekurangan belum diselesaikan, sementara BPK sudah kembali ke tempat tugasnya dan justru membawa persoalan yang tidak diinginkan,” kata Wabub Marlinus

Pemerintah daerah pun meminta seluruh OPD serius dan segera menyelesaikan berbagai kekurangan laporan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.