Dirjen Perhubungan Udara di Minta Respons Pemalangan Bandara Tanah Merah

RRI.CO.ID,Boven Digoel - Lima marga pemilik hak ulayat mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk segera merespons dan menunjukkan kepedulian terhadap sengketa lahan Bandara Tanah Merah yang hingga kini belum tuntas. Persoalan tersebut dinilai menjadi pemicu utama aksi pemalangan bandara oleh pemilik hak ulayat.

Juru bicara lima marga, Magdalena Kambutingga, mengatakan upaya penyelesaian sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Pada 2012, pihaknya bersama tim Pemerintah Kabupaten Boven Digoel telah mendatangi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta untuk membahas status lahan bandara.

“Kami bersama tim pemerintah daerah sudah ke Dirjen Perhubungan Udara pada 2012 untuk membicarakan penyelesaian tanah bandara ini,” ujar Magdalena, Minggu 19 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, kata Magdalena, pihak Dirjen Perhubungan Udara menyampaikan bahwa proses penyelesaian lahan Bandara Tanah Merah dikembalikan ke pemerintah daerah, mengingat lokasi bandara berada di wilayah Kabupaten Boven Digoel.

“Disampaikan bahwa kewenangan penyelesaian berada di daerah. Karena itu, kami mempertanyakan apa hambatannya sehingga sampai sekarang belum ada penyelesaian,” katanya.

Ia menegaskan, hasil pertemuan di Jakarta saat itu menjadi dasar bagi para pemilik hak ulayat untuk kembali ke daerah dengan harapan pemerintah daerah segera menindaklanjuti. Namun, hingga kini, menurutnya, tidak ada langkah konkret yang diambil.

“Harapan kami setelah pertemuan itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sampai hari ini,” tegas Magdalena.

Akibat belum adanya penyelesaian, para pemilik hak ulayat memilih melakukan pemalangan sebagai bentuk protes. Mereka menilai langkah tersebut perlu dilakukan agar persoalan mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Magdalena pun meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak tinggal diam, melainkan aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel untuk mencari solusi.

“Kami minta ada komunikasi dan koordinasi yang serius antara pusat dan daerah agar persoalan ini segera diselesaikan, sehingga aktivitas penerbangan di Bandara Tanah Merah bisa kembali normal,” ujarnya.