RRI.CO.ID, Boven Digoel - Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Boven Digoel resmi dioperasikan, setelah diresmikan oleh Gubernur Papua Selatan. Kehadiran kantor ini diharapkan memperkuat pengelolaan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kepala KPH Boven Digoel, John Moesieri menjelaskan, lembaga KPH dibentuk melalui Peraturan Gubernur Papua Selatan Nomor 18 Tahun 2024. Regulasi tersebut ditetapkan pada 10 Juni 2024 sebagai dasar operasional KPH di wilayah Boven Digoel.

Sejak mulai beroperasi pada 2024 hingga 2025, KPH Boven Digoel telah menghasilkan sejumlah produk berbasis sumber daya hutan. Produk tersebut sebagian besar berasal dari hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

Beberapa produk yang telah dihasilkan diantaranya minyak lawang, pil albumin dari ikan gabus, serta produk olahan abon ikan gabus dan ikan mujair. Produk-produk ini dikembangkan melalui kelompok masyarakat yang didampingi KPH Boven Digoel.

“Kami bersyukur sudah beroperasi sejak 2024 hingga 2025 dan telah menghasilkan beberapa produk hasil hutan bukan kayu seperti minyak lawang, pil albumin ikan gabus, serta abon ikan gabus dan mujair,” ujar John Moesieri, Minggu 8 Maret 2026.

Ia menambahkan, produk abon ikan gabus bahkan telah dikoordinasikan untuk menjadi salah satu sumber makanan bagi dapur MBG di Boven Digoel. Abon tersebut rencananya akan disajikan bersama roti sebagai bagian dari menu makanan.

Selain itu, KPH Boven Digoel juga mengembangkan produk lain seperti es krim sagu dan kerajinan eco-print yang berasal dari batik kontemporer. Produk-produk tersebut diluncurkan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi berbasis hutan.

Sementara itu, kantor KPH Boven Digoel yang diresmikan dibangun dengan anggaran sebesar Rp857 juta melalui sumber dana DPA-SKPD Dinas Kehutanan dan Pertanahan tahun anggaran 2025. Keberadaan kantor ini diharapkan menjadi pusat pengelolaan hutan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah Boven Digoel.