Workshop Pengelolaan Keuangan Desa Digelar, Bidik Tata Kelola Akuntabel
- 10 Agt 2026 13:30 WIB
- Bone
RRI.CO.ID, Bone - Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Gedung PKK Kabupaten Bone, Senin, 10 Agustus 2026. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat tata kelola keuangan desa agar semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Kegiatan strategis ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Bone dengan Anggota DPR RI Andi Yuliani Paris, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Workshop tersebut diikuti oleh 277 peserta, yang terdiri atas kepala desa, pendamping desa, camat, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sejumlah kepala desa lainnya turut mengikuti acara ini secara daring melalui aplikasi Zoom. Dalam arahannya, Wakil Bupati Bone menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang tertib dan bertanggung jawab. "Aparatur desa wajib memahami regulasi dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Ia menambahkan, dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus dikawal ketat agar tidak terjadi penyimpangan serta tepat sasaran dalam menunjang fasilitas publik dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Kehadiran perwakilan dari BPKP dan DJPb dalam forum ini juga dimanfaatkan sebagai wadah konsultasi langsung bagi para kepala desa dan camat dalam menghadapi kendala teknis pelaporan keuangan. "Pendampingan intensif ini dinilai krusial guna meminimalkan potensi kesalahan administrasi yang kerap menjadi hambatan di tingkat pemerintahan desa," ujarnya.
Melalui penyelenggaraan workshop ini, Pemkab Bone berharap kapasitas aparatur desa dapat meningkat secara signifikan. Langkah tersebut diyakini mampu mendorong percepatan pembangunan serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat di seluruh desa di Kabupaten Bone.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....