KKP Mulai Bangun Kampung Nelayan Merah Putih di Bone, Telan Anggaran Rp15,2 Miliar

RRI.CO.ID, Bone - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memulai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Proyek strategis yang merupakan bagian dari Program Prioritas Pemerintah Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat nelayan setempat.

Proyek infrastruktur tersebut menelan biaya sebesar Rp15.206.792.000 yang bersumber dari APBN 2026. Pelaksanaan konstruksi dipercayakan kepada PT Karya Kamefada Wijaya Indonesia dengan target penyelesaian selama 135 hari kalender. Kepastian dimulainya proyek ditandai dengan penyerahan surat rencana pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah III, Yanwar Amri Yasman, kepada Bupati Bone pada 8 Juli 2026, sehari setelah penandatanganan kontrak pada 7 Juli 2026.

Pembangunan KNMP di Bone mengusung konsep Type Penyangga yang difokuskan di tiga desa pesisir, yakni Desa Bacu dan Desa Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra, serta Desa Ujung Salangketo di Kecamatan Mare. Berbagai fasilitas strategis akan dibangun guna mendukung aktivitas ekonomi nelayan, di antaranya, Infrastruktur perlindungan, Revetment pelindung pantai dan dinding penahan tanah. Fasilitas pendukung perikanan, Dermaga tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, dan pondasi pabrik es portable. Fasilitas pendukung kawasan, Kios perbekalan nelayan, jalan lingkungan, drainase, penerangan kawasan, penataan lanskap, serta penyediaan air bersih melalui sumur bor dan jaringan distribusinya.

Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., menyambut baik program tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh. Ia menilai proyek ini sebagai berkah sekaligus peluang besar untuk mempercepat pembangunan kawasan pesisir. "Ini merupakan berkah sekaligus peluang besar bagi masyarakat pesisir untuk memperoleh fasilitas yang lebih layak dan mendukung peningkatan produktivitas nelayan," ujar Andi Asman.

Dalam proses pembangunannya, KKP menekankan pentingnya sinergi agar proyek berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Guna menjamin transparansi dan akuntabilitas, KKP juga telah melibatkan berbagai instansi pengawas, termasuk Inspektorat Jenderal KKP, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bone.

Program ini diharapkan tidak hanya menata wajah pesisir Bone menjadi lebih modern, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi maritim serta meningkatkan daya saing nelayan secara berkelanjutan.