RRI.CO.ID, Bone - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone menunjukkan keseriusan dalam menjaga kualitas sumber daya aparatur guna menghadirkan pelayanan publik yang prima. Salah satu langkah konkret yang akan ditempuh adalah melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa proses evaluasi tersebut dijadwalkan akan berlangsung secara maraton pada November 2026 mendatang. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap aparatur bekerja secara profesional, disiplin, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Evaluasi ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan setiap aparatur memberikan kontribusi nyata. Bagi yang mempunyai prestasi kerja, kinerja, dan hasil laporan yang baik dari lingkup instansinya, tentu akan diberikan kesempatan berikutnya. Namun bagi yang tidak memenuhi standar, mohon maaf, akan menjadi bahan evaluasi," tegas Bupati Andi Asman. Senin, 6 Juli 2026.

Menurut Bupati, setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan dedikasi dan prestasinya. Aparatur yang mampu mempertahankan kinerja, memiliki capaian kerja yang baik, serta memperoleh penilaian positif dari instansi tempat bertugas akan menjadi pertimbangan utama untuk mendapatkan kesempatan pada masa penugasan berikutnya.

Sebaliknya, bagi mereka yang tidak mampu memenuhi standar kinerja, akan mendapatkan perhatian serius. Bupati menekankan bahwa hasil penilaian yang menunjukkan penurunan kinerja secara signifikan berpotensi berdampak pada keberlanjutan status kepegawaian PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam arahannya, Bupati menyoroti pentingnya linearitas antara status kepegawaian dengan kualitas kerja. Ia mencontohkan petugas Satgas Kebersihan yang kini telah berstatus ASN PPPK. Menurutnya, perubahan status tersebut seharusnya dibarengi dengan peningkatan tanggung jawab.

Terlebih, Kabupaten Bone saat ini telah masuk dalam jajaran 10 besar daerah terbaik dalam tata kelola kebersihan serta meraih penghargaan tingkat nasional. Bupati berharap prestasi tersebut tidak membuat aparatur berpuas diri, melainkan justru memacu semangat kerja.

"Kalau kinerjanya justru menurun, tentu itu menjadi bahan evaluasi. Seharusnya dengan adanya penghargaan nasional ini, semangat dan kualitas kerja semakin meningkat," tambahnya.

Prinsip evaluasi ini tidak hanya berlaku bagi sektor kebersihan, tetapi bagi seluruh PPPK di berbagai sektor di lingkup Pemkab Bone. Pemerintah daerah menargetkan terciptanya budaya kerja yang berorientasi pada hasil, disiplin, dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui evaluasi berkala ini, Pemkab Bone berharap dapat membangun birokrasi yang lebih adaptif dan akuntabel. Evaluasi ini diposisikan bukan sekadar instrumen penilaian, melainkan sebagai sarana untuk membentuk budaya kerja yang kompetitif, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja demi kemajuan Kabupaten Bone di masa depan.