RRI.CO.ID, Bone - Collipujie menyoroti masih kuatnya kultur top-down dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di Kabupaten Bone. Pola kebijakan yang dinilai lahir dari ruang tertutup dan minim partisipasi masyarakat berpotensi menghasilkan keputusan yang kurang kontekstual dan sulit diterima publik.

Collipujie merupakan organisasi yang konsen terhadap berbagai isu sosial serta pelestarian budaya di Kabupaten Bone. Organisasi ini menilai partisipasi masyarakat perlu diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Ketua Umum Collipujie, Andi Afdhal, mengatakan kebijakan yang baik tidak hanya harus sah secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial. Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan.

“Masalah utama kita sebenarnya bukan kurangnya regulasi, melainkan minimnya ruang partisipasi yang bermakna. Kebijakan sering turun sebagai perintah, bukan produk musyawarah,” ujarnya kepada RRI.CO.ID, Kamis 18 Juni 2026.

Andi Afdhal menilai kultur top-down bertentangan dengan prinsip demokrasi dan nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi musyawarah serta tanggung jawab kolektif. Karena itu, pendekatan partisipatif dinilai perlu menjadi fondasi dalam setiap tahapan kebijakan publik.

“keterlibatan masyarakat harus dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat”tambahnya

Collipujie mendorong Pemerintah Kabupaten Bone untuk memperluas ruang dialog publik, melibatkan masyarakat sipil, pemuda, serta kelompok adat secara aktif, dan memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan. “Kebijakan yang lahir dari partisipasi luas akan lebih adil, berkelanjutan, dan dipercaya rakyat, sehingga berbagai gejolak sosial dapat diminimalkan,” tutup Andi Afdhal.