RRI.CO.ID, Bone - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone resmi memulai sosialisasi program penjangkauan calon peserta didik Sekolah Rakyat untuk Tahun Ajaran 2026/2027. Langkah ini diambil guna memastikan layanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di wilayah tersebut dapat berjalan tepat sasaran.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Gedung PKK Watampone, pada Senin 25 Mei 2026, ini dibuka langsung oleh Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. Acara tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, serta Kepala Sekolah Rakyat 61 Bone.

Adapun pesertanya melibatkan unsur pemerintah kecamatan, desa, pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH), hingga berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan sosial. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, H. Jemmy, menjelaskan bahwa penjaringan calon peserta didik akan dilakukan berbasis data sosial ekonomi masyarakat.

Hal ini bertujuan agar program bisa menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera secara akurat, khususnya yang berada di wilayah pelosok desa. Menurut Jemmy, koordinasi lintas sektor menjadi faktor krusial dalam mengoptimalkan validasi data masyarakat miskin ekstrem dan keluarga kurang mampu di seluruh Kabupaten Bone.

"Program ini sangat baik karena menyentuh langsung masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar H. Jemmy.

Pada tahun ajaran mendatang, Sekolah Rakyat direncanakan akan menerima sebanyak 270 siswa. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menegaskan bahwa kehadiran program ini merupakan solusi nyata agar tidak ada lagi anak di Kabupaten Bone yang putus sekolah karena kendala biaya.

"270 siswa yang akan diterima tahun depan. Kami ingin Sekolah Rakyat ini menyentuh masyarakat di pelosok desa. Makanya disisir, disaring siapa yang layak mendapatkan pendidikan di Sekolah Rakyat," kata Andi Asman Sulaiman.

Ia juga menambahkan bahwa seluruh fasilitas dan layanan di Sekolah Rakyat ini dipastikan tanpa pungutan biaya. "Tidak ada lagi siswa yang tidak sekolah karena tidak ada biaya. Sekolah Rakyat ini dibangun untuk masyarakat kurang mampu. Gratis, menjangkau masyarakat miskin ekstrem dan miskin," tegas Bupati.

Dalam sambutannya, Andi Asman Sulaiman sempat membagikan cerita di balik layar mengenai perjuangan menghadirkan program ini ke Kabupaten Bone. Ia mengaku harus melakukan lobi dan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. "Perjuangan untuk Sekolah Rakyat ini tidak mudah. Saya empat kali ketemu Sekjen dan satu kali ketemu Menteri demi memperjuangkan Sekolah Rakyat ini," ungkapnya.

Terkait lokasi, pemerintah sengaja menempatkan Sekolah Rakyat di wilayah Bajoe. Kawasan pesisir tersebut dipilih karena dinilai memiliki banyak masyarakat yang kondisi perekonomiannya masih terbatas dan kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka.

Untuk menjaga transparansi dan akurasi penerima manfaat, Pemkab Bone akan menurunkan tim gabungan lintas instansi dalam proses verifikasi kelayakan calon siswa. Bupati Bone menginstruksikan agar proses verifikasi ini wajib melibatkan pemerintah desa dan kelurahan setempat yang paling memahami kondisi riil warganya.

"Kepala desa juga harus dilibatkan dalam verifikasi nanti. Jadi Kepala Sekolah Rakyat, kalau tidak ada rekomendasi dari kepala desa, lurah, maupun camat, jangan diterima. Karena mereka yang tahu persis wilayahnya," cetat Andi Asman Sulaiman secara tegas.

Melalui sosialisasi intensif ini, Pemkab Bone berharap dapat membangun sinergi dan koordinasi yang kuat antarinstansi. Dengan demikian, proses penjaringan dapat berjalan optimal, transparan, serta benar-benar menjadi jembatan masa depan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Bone.