RRI.CO.ID, Bone - Pemerintah Kabupaten Bone memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait operasional Mall Pelayanan Publik (MPP). Wakil Bupati Bone, Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M., memimpin langsung prosesi tersebut di Ruang Gubernur Rumah Jabatan Bupati Bone, Kota Watampone pada Selasa, 12 Mei 2026.

Langkah strategis ini melibatkan sinergi lintas sektoral dengan berbagai instansi vertikal dan lembaga hukum. Sejumlah pihak yang terlibat di antaranya adalah Polres Bone, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, BNNK, Kementerian Agama, KPP Pratama, Bank Sulselbar, BPJS Kesehatan, BPN, hingga PT Taspen (Persero). Bergabungnya instansi-instansi ini bertujuan untuk menciptakan pusat layanan yang komprehensif bagi warga Bone.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Dengan adanya MoU ini, sekat-sekat birokrasi diharapkan dapat terkikis sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan akses dalam satu pintu tanpa harus berpindah lokasi.

"Melalui Mall Pelayanan Publik, masyarakat tidak lagi harus berpindah-pindah tempat untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Semua layanan hadir dalam satu lokasi yang terintegrasi," ujar Andi Akmal.

Ia juga mendorong adanya inovasi berbasis digital di masa depan agar sistem pelayanan dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat di era modern yang menuntut efisiensi tinggi. Penandatanganan kerja sama ini sekaligus menjadi tonggak penting bagi Pemerintah Kabupaten Bone dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan transparan.

Dengan fokus utama pada kepuasan masyarakat, kehadiran MPP yang didukung penuh oleh berbagai instansi ini diharapkan mampu meningkatkan indeks persepsi publik terhadap kualitas birokrasi di daerah tersebut.