RRI.CO.ID, Bone - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bone menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Tahun 2026 di Hotel Helios, Kamis, 26 Februari 20206. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berintegritas.

Bimtek ini diikuti oleh lima orang panitia pemilihan tingkat desa dan dua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berasal dari 14 kecamatan se-Kabupaten Bone. Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bone, yang membuka langsung kegiatan tersebut, menekankan bahwa kunci keberhasilan Pilkades PAW terletak pada integritas penyelenggara di lapangan. Menurutnya, konflik sering kali muncul bukan karena regulasi yang lemah, melainkan keberpihakan oknum panitia.

"Biasanya yang bermasalah ini panitia, karena dia panitia justru bertindak sebagai tim kampanye. Makanya saya minta panitia harus netral. Jaga integritas, kita mau yang terbaik untuk kepala desa," tegasnya dalam arahan pembukaan.

Ia mengingatkan agar seluruh panitia mampu mengesampingkan kepentingan pribadi atau kedekatan emosional dengan calon tertentu demi menjaga marwah demokrasi di tingkat desa. Selain menekankan netralitas panitia, Plt. Kadis PMD juga memberikan peringatan keras kepada pihak kecamatan agar tidak melakukan intervensi dalam proses pemilihan. Pengalamannya yang pernah bertugas di Satpol PP dalam pengamanan Pilkades menjadi landasan sikap tegasnya tersebut.

"Saya minta pemerintah kecamatan jangan ada intervensi. Saya agak keras karena saya selalu terlibat setiap Pilkades, baik dalam pengamanan maupun kepanitian," ungkapnya.

Pilkades PAW memiliki karakteristik yang berbeda dari pemilihan reguler, di mana pemilihnya merupakan keterwakilan tokoh masyarakat hasil inventarisasi panitia. Oleh karena itu, panitia diminta sangat objektif dalam mendata siapa saja yang berhak memberikan suara.

Beberapa poin penting yang disepakati dalam forum tersebut antara lain, Objektivitas Inventarisasi, Perhitungan Periode, Tim Sembilan (Untuk menangani potensi hukum dan konflik sengketa). Selaku Ketua Panitia Kabupaten, Andi Akbar berharap seluruh tahapan dapat berjalan kondusif. Ia menginginkan agar setiap riak atau persoalan yang muncul dapat tuntas di tingkat desa tanpa harus berlarut-larut ke tingkat kabupaten.

"Saya mau permasalahan semua bisa diselesaikan di tingkat desa. Jaga diri ta’," pungkasnya.