RRI.CO.ID, Bone – Demi menciptakan kepercayaan konsumen serta meningkatkan daya saing produk lokal, pelaku usaha di Kabupaten Bone didorong untuk segera mengurus sertifikasi dan label halal pada produk yang dipasarkan. Label halal ini dinilai penting untuk produk makanan, minuman, jamu herbal, kosmetik, hotel, restorant dan rumah makan.
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, Musdalifah Maksud, S.Kom, M.Si, mengatakan, label halal menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan keamanan dan kenyamanan konsumen dalam memilih produk. Akan tetapi untuk mencantumkan label halal terlebih dahulu harus mengurus sertifikasi halal.
"Harus dipahami bahwa sebelum memamkai lebel halal terlebih dahulu sertifikat halal dulu. Hal ini juga menjadi bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kualitas barang yang beredar di masyarakat," ungkap Musdalifah saat berdialog bersama RRI Bone dalam program Bincang Siang edisi Selasa, 03 Februari 2026.
Menurut Musdalifah, sertifikasi halal bukan hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, namun juga menyangkut standar kebersihan, proses produksi yang baik, serta pengawasan bahan baku. Dengan adanya label halal, produk UMKM dinilai lebih mudah diterima di berbagai pasar, termasuk pasar modern dan luar daerah.
Musdalifah menegaskan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian terus melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait pentingnya label halal. Upaya ini dilakukan agar pelaku UMKM tidak ragu dan memahami tahapan pengurusan sertifikasi secara benar.
“Pengurusannya juga mudah dan semua gratis. Kami di Dinas perindustrain aktif dalam mendampingi pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal produknya bahkan untuk pelaku usaha yang jauh dari dinas kami terima pengajuannya melalui whatsap,” ujar Musdalifah.
Dengan adanya dorongan dan pendampingan tersebut, diharapkan semakin banyak pelaku usaha di Kabupaten Bone yang memiliki sertifikat halal sehingga produk lokal dapat berkembang lebih cepat, meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, serta memperkuat perekonomian daerah.