SAKIP Diperkuat, Pemkot Bogor Tingkatkan Kinerja Pelayanan

RRI.CO.ID, Bogor - Pemerintah Kota Bogor terus membenahi tata kelola pemerintahan melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin efektif. Penerapan sistem tersebut diarahkan agar setiap program perangkat daerah memiliki sasaran yang terukur dan memberikan dampak nyata bagi warga.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyebut penerapan SAKIP mulai menunjukkan hasil melalui perbaikan sejumlah indikator pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor pada 2025 tercatat 79,75, melampaui target 78,81 sekaligus berada di atas capaian Jawa Barat dan nasional.

“Alhamdulillah, sepanjang tahun 2025 Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bogor terus mengalami peningkatan, bahkan melebihi target. Target Kota Bogor itu 78,81 dan realisasinya 79,75,” kata Dedie saat Ekspose Implementasi SAKIP Kota Bogor bersama KemenPANRB di Balai Kota Bogor, Selasa, 6 Oktober 2026.

Perbaikan kinerja pembangunan juga terlihat dari angka kemiskinan yang berhasil ditekan hingga 5,89 persen. Capaian tersebut berada di bawah angka kemiskinan Jawa Barat sebesar 7,02 persen dan nasional sebesar 8,47 persen, sehingga menunjukkan adanya dampak dari berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan.

“Tingkat kemiskinan Kota Bogor 5,89, Jawa Barat 7,02 dan nasional 8,47. Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Kota Bogor menunjukkan hasil yang positif dari berbagai langkah kebijakan yang dilakukan sehingga berdampak pada masyarakat,” ujar Dedie Rachim.

Pemkot Bogor juga mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari upaya memperkuat kondisi ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut turut tercermin dalam pertumbuhan ekonomi Kota Bogor yang mencapai 5,45 persen, lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat 5,32 persen dan nasional 5,11 persen.

“Alhamdulillah, tren capaian Kota Bogor terus mengalami peningkatan. Dan untuk indikator capaian makro kami mengimplementasikan pada visi misi,” kata Dedie. Pengelolaan kinerja perangkat daerah kemudian diperkuat melalui metode Balanced Scorecard yang menilai capaian secara menyeluruh, termasuk aspek keuangan dan nonkeuangan.

Dedie menegaskan SAKIP menjadi instrumen penting untuk memastikan proses pemerintahan berjalan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Menurutnya, pengukuran hasil, dampak program, pelaporan, dan evaluasi diperlukan agar penggunaan anggaran semakin tepat sasaran serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.