Cakupan Penerima Manfaat Capai 335 Ribu, Pemkot Bogor Evaluasi Sebaran MBG

RRI.CO.ID, Bogor – Pemerintah Kota Bogor mendorong pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan lebih optimal dengan memperhatikan pemerataan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Persoalan standar dapur, perizinan, hingga perbandingan jumlah dapur dengan penerima manfaat menjadi perhatian dalam audiensi bersama Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Kota Bogor, Selasa, 1 September 2026.

Audiensi yang berlangsung di Ruang Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, dipimpin Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim dan dihadiri jajaran Pemkot Bogor. Ketua APPMBGI Kota Bogor Teguh Rachman Hakim bersama pengurus dan anggota asosiasi juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Dedie mengatakan Pemkot Bogor telah menerima surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai standar yang harus dipenuhi oleh sejumlah dapur SPPG. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada pengelola dapur yang tercantum agar melakukan pemenuhan terhadap standar serta kelengkapan perizinan yang dipersyaratkan.

Selain memastikan standar pelayanan, Pemkot Bogor juga menaruh perhatian terhadap distribusi SPPG di seluruh wilayah kota. Dedie menyebut jumlah penerima manfaat MBG di Kota Bogor, mulai dari anak-anak, lansia hingga ibu hamil yang dilayani melalui Posyandu, diperkirakan mencapai sekitar 335.000 orang.

“Untuk titik ini kan langsung dari BGN ya, nah kita daerah sudah menyampaikan bahwa ada beberapa titik yang secara sebaran rasio dan jumlahnya mungkin tidak seimbang,” kata Dedie.

Ia berharap penempatan dan pengembangan SPPG dapat disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat di setiap wilayah. Menurut Dedie, kualitas makanan yang disediakan melalui program MBG juga harus terus dijaga sesuai standar gizi yang telah ditetapkan. Keberadaan dapur SPPG di sisi lain diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi dengan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya kelompok warga pada desil satu hingga lima.

Ketua APPMBGI Kota Bogor, Teguh Rachman Hakim, mengatakan pihaknya melakukan koordinasi dengan Pemkot Bogor terkait kondisi dan perkembangan dapur MBG yang telah berjalan. Asosiasi juga diminta membantu mendorong pengelola dapur yang belum memenuhi ketentuan agar segera melakukan penyesuaian terhadap standar BGN.

“Tadi Pak Wali juga menginformasikan bahwa ada surat edaran dari Kepala BGN mengenai dapur-dapur yang masih belum memenuhi standar,” ujar Teguh.

Menurutnya, APPMBGI diharapkan dapat mengakomodasi dan mendampingi dapur-dapur tersebut agar memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Saat ini, dari 228 titik yang tersedia di Kota Bogor, sebanyak 143 SPPG telah terbentuk. Sejumlah titik yang sebelumnya telah ditentukan BGN juga masih berada dalam masa moratorium, sementara pengajuan pembangunan dapur baru terus bertambah sehingga pemetaan menjadi penting untuk menghindari kelebihan jumlah SPPG.

Teguh menilai rasio antara jumlah penerima manfaat dan jumlah dapur perlu menjadi perhatian dalam pengembangan program tersebut. Jika seluruh 228 dapur beroperasi untuk melayani sekitar 335.000 penerima manfaat, maka rata-rata setiap dapur akan menangani sekitar 1.500 penerima.

Selain memberikan manfaat pemenuhan gizi, program MBG juga disebut telah menciptakan lapangan pekerjaan di Kota Bogor. Teguh menyebut sekitar 7.000 orang telah terserap untuk bekerja melalui keberadaan dapur MBG, dengan prioritas penyerapan tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar dan kelompok desil satu hingga tiga.

“MBG ini membuka lapangan pekerjaan. Sekitar 7.000 orang yang sudah dipekerjakan karena adanya dapur MBG di Kota Bogor,” kata Teguh.

Ia berharap keberadaan program tersebut dapat terus memberikan manfaat ganda, baik bagi pemenuhan gizi masyarakat maupun peningkatan kesejahteraan dan perekonomian warga Kota Bogor.