Bupati Bogor Angkat Bicara Penggeledahan KPK di Instansi Pemerintahannya

RRI.CO.ID, Bogor - Bupati Bogor Rudy Susmanto, akhirnya angkat bicara soal rangkaian penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tiga dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam sepekan terakhir.

Tiga instansi yang digeledah KPK yakni Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pendidikan (Disdik). Rudy menegaskan, Pemkab Bogor tunduk dan patuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan.

"Tentunya pertama dari informasi yang berkembang beberapa hari ke belakang (penggeledahan KPK), kita Pemerintah Kabupaten Bogor tunduk patuh terhadap ketentuan perundang-undangan daerah, kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, biarkan proses hukum berjalan, biarkan aparat penegak hukum melakukan tahapan langkah-langkahnya" kata Rudy kepada di Cibinong, Senin 31 Agustus 2026.

Pemkab Bogor memiliki komitmen kuat dalam memberantas korupsi dan menunggu hasil resmi dari KPK dalam penyelidikan yang sedang berjalan. Bupati Bogor juga meminta masyarakat tidak membangun opini sendiri di tengah proses hukum yang masih berjalan.

"Maka kalau kita sayang terhadap Kabupaten Bogor, kita ingin Bogornya maju, kita ingin Bogornya terbangun, jangan membuat opini-opini sendiri. Biarkan aparat penegak hukum bekerja tanpa intervensi dari pihak manapun, dan kita sebagai masyarakat penyelenggara pemerintah mengikuti ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Ditengah proses hukum yang berjalan di KPK pelayanan publik di lingkup pemerintah Kabupaten Bogor tidak terganggu bahkan Bupati Bogor itupun mengingatkan jika ada tujuan besar yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah yakni pertumbuhan ekonomi baru dan terhubungnya konektivitas antar daerah di Barat dan Timur Kabupaten Bogor

"Proyek konektivitas yang tetap berjalan, mulai dari jalan Tegar Beriman yang menghubungkan Bojonggede-Kemang, poros baru di wilayah selatan Puncak Bogor menuju Cisarua, jalan Malasari di wilayah barat yang terhubung hingga Sukabumi, hingga jalan Transyogi di wilayah timur, wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua, lalu di wilayah barat kita ingin jalan Malasari terhubung hingga Sukabumi, kita ingin Bogor Timur jalan Transyogi terhubung dengan pusat ekonomi baru wilayah timur, dan juga tahapan-tahapan ekonomi wilayah barat terus berjalan," tutup Rudy Susmanto.

KPK menegaskan kasus ini berjalan murni secara objektif melalui mekanisme Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum, sehingga belum ada pengumuman resmi mengenai nama tersangka. Dua Klaster Kasus yang Diusut yakni Klaster Pemotongan Upah Pungut dan Klaster kedua adalah Klaster Pengadaan Barang dan Jasa .